Timika (suaramimika.com) – Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menyoroti penyerapan anggaran termasuk progres Pekerjaan Langsung (PL),
Hal itu terungkap saat Komisi IV DPRK melakukan kunjungan kerja (Kunker), ke Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, pada Rabu (3/9/2025).
Ketua Komisi IV, Elinus Balinol Mom mengatakan, ada laporan terkait program yang dijalankan Dishub tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga Komisi IV melakukan kunker.
“Kami terima banyak laporan, terkait pekerjaan Dinas Perhubungan ini. Jadi kita mau tahu, apa saja kendala yang terjadi sehingga kita cari solusinya bersama,”ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat juga melaporkan terkait tidak maksimalnya pelayanan penerbangan Perintis. Dimana masyarakat mengeluh adanya antrean panjang saat membeli tiket hingga keterbatasan rute.
“Kami minta dinas, segera mencari jalan keluar. Subsidi ini mestinya membantu masyarakat, bukan menyulitkan. Bahkan untuk subsidi ini seharusnya pelayanannya tidak dikurangi,”tegas Elinus.
Bahkan, Elinus juga menekankan terkait Bus PON yang seharusnya digunakan untuk masyarakat secara optimal. Kemudian pembangunan dermaga, dan fasilitas bandara yang harus dievaluasi.
Sementara itu Sekretaris Dinas Perhubungan, Alter Ambat, menjelaskan anggaran yang dikelola Dishub pada Tahun 2025 mencapai Rp 439 miliar, namun realisasinya baru sekitar 20 persen.
Untuk program yang telah berjalan yakni, subsidi penerbangan dan angkutan umum, serta pembangunan 13 dermaga apung di berbagai titik, salah satunya di Kokonao, Rayara, Ipiri, Timika Pantai, Kekwa, Omawita, Fanamo, Ayuka, Iwaka, dan Pigapu.
“Realisasi anggaran kita 20 persen, untuk pembangunan 13 dermaga kita menggunakan anggaran Otsus dengan nilai pekerjaan Rp 15 miliar. Karena waktu pekerjaan terbatas, sehingga pekerjaan dilakukan secara PL,” jelasnya.
Kesempatan yang sama, Kasi LLAU dan Penunjang Kespen, Dahlia magatakan, ada tujuh bandara udara yang mendapat subsidi. Kendala antrean tiket, disebut terjadi akibat faktor cuaca.
“Jika penerbangan batal karena cuaca, penumpang dialihkan ke hari berikutnya, sehingga terjadi penumpukan. Untuk insiden pesawat, maskapai sudah berkomitmen menyiapkan armada pengganti,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Laut Eva P. Hegemur melaporkan pembangunan pelabuhan rakyat sudah mencapai 47 persen, pengadaan kapal fiber 85 persen, dan ditargetkan selesai pada Bulan Oktober.
“Namun, proses sertifikasi tanah masih terhambat karena status lahan berada di kawasan hutan lindung. Jadi kami, masih menunggu lagi,”pungkasnya. (Sitha)
