Timika (suaramimika.com ) – Persoalan infrastruktur, transportasi dan pelayanan publik masih menjadi masalah di empat distrik yakni Distrik Hoya, Kuala Kencana, Mimika Barat dan Mimika Tengah.
Hal itu terungkap dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang digelar oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika bersama empat kepala distrik di ruang serbaguna DPRK, pada Senin (15/9/2025).
Ketua Komisi III, Herman Gafur mengatakan, salah satu keluhan dalam RDP adalah kondisi di Distrik Hoya, yang hingga kini belum memiliki kantor distrik.
Akibatnya, sekitar 45 pegawai terpaksa tinggal dan bekerja dari Timika, tanpa kejelasan fungsi pelayanan ditempat tugas mereka.
“Ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal jika kantor distrik saja tidak ada. Padahal para pegawai digaji negara setiap bulan,” ujar Herman.
Tak hanya itu, persoalan akses transportasi ke Distrik Hoya pun, dinilai sangat mahal dan menyulitkan.
“Satu kali perjalanan bisa menelan biaya Rp 180 juta. Ini jadi tantangan besar,”jelasnya.
Sementara untuk Distrik Kuala Kencana, pihaknya menyoroti pembangunan kantor Distrik Kuala Kencana yang hingga kini belum rampung.
Padahal, pembangunan tersebut sudah menjadi perhatian sejak lama. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah pengalihan tanggungjawab yang awalnya ditangani oleh Bagian Tata Pemerintahan, kini ditangani oleh Dinas PUPR.
“Kami mempertanyakan pengalihan tanggung jawab, dari Bagian Tata Pemerintahan ke Dinas PUPR. Ini justru membuat prosesnya semakin lambat. Harusnya Bupati mengevaluasi kewenangan, agar pembangunan infrastruktur bisa dipercepat,”tegas Herman.
Di sisi lain, muncul juga aspirasi soal pembangunan kantor Kelurahan Karang Senang yang terkendala klaim kepemilikan lahan oleh oknum warga.
“Pemerintah daerah harus tegas, tanah itu milik pemerintah. Jangan sampai pelayanan masyarakat terhambat, hanya karena klaim yang tidak berdasar,”kata Herman.
Isu pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan, dan pendidikan turut disampaikan pada saat RDP. Yang mana masyarakat di wilayah Utikini I, II, dan III meminta agar pemerintah membangun Pustu atau bahkan Puskesmas karena minimnya akses layanan kesehatan disana.
“Begitu juga dengan pendidikan, terutama di Distrik Hoya yang hanya memiliki 4 ruang kelas. Ini harus segera dimaksimalkan, agar generasi muda tidak tertinggal,” ungkapnya.
Sementara di Distrik Mimika Tengah dan Mimika Barat mengeluhkan tidak adanya transportasi publik yang terjangkau, untuk itu Komisi III mendorong agar Dinas Perhubungan mempertimbangkan subsidi transportasi sebagai solusi jangka pendek.
“Kami minta pemerintah daerah menekan biaya transportasi lewat skema subsidi, agar masyarakat bisa menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial tanpa terbebani biaya tinggi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Komisi III juga menyoroti proyek pengadaan air bersih Tahun 2024, yang hingga kini belum memberikan asas manfaat bagi masyarakat di dua distrik tersebut.
“Program ini harus diaudit. Kalau penyedianya bermasalah, harus bertanggung jawab. Air bersih adalah hak dasar masyarakat, tidak boleh tertunda-tunda lagi,”ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut dari RDP ini, Komisi III akan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yang bertanggung jawab atas isu-isu yang disampaikan para kepala distrik.
“Kami akan segera menyampaikan hasil RDP ini ke pemerintah daerah, dan mendorong eksekusi cepat. Ini kebutuhan mendesak, apalagi sesuai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, pembangunan dimulai dari kampung ke kota. Kami pasti mendukung,”pungkas Herman. (Sitha)
