Timika (suaramimika.com) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, menyoroti rendahnya realisasi anggaran pendidikan pada semester III Tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
Sorotan itu terungkap dalam agenda Komisi III DPRK Mimika saat menggelar hearing, bersama Dinas Pendidikan.
Ketua Komisis III DPRK Mimika, Herman Gafur, pada Rabu (17/9/2025) mengatakan, hingga saat ini realisasi fisik baru mencapai 33.88 persen, sementara realisasi keuangan baru 62,99 persen.
“Ini menjadi atensi kita bersama. Persoalan utamanya bukan di teknis, melainkan di penyedia barang dan jasa. Jangan sampai program strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Mimika, terhambat hanya karena hal-hal seperti ini,”tegas Herman.
Selain itu, ia menjelaskan perhatian khusus terhadap pendidikan di wilayah pedalaman dan pesisir, termasuk sinkronisasi dengan program nasional Sekolah Rakyat serta program Sekolah Sehari Penuh yang dicanangkan Gubernur Papua Tengah perlu dilaksanakan
Komisi III DPRD Mimika juga mengapresiasi perubahan regulasi terkait beasiswa yang kini disalurkan dalam bentuk bantuan pendidikan.
Lanjutnya menyebut, perubahan ini membuat distribusi bantuan lebih merata bagi anak-anak Amungme dan Kamoro sebesar Rp20 juta per tahun, serta Rp14 juta per tahun untuk anak Papua lainnya.
Namun ia mengingatkan, agar ada evaluasi dan monitoring ketat supaya penggunaan dana tepat sasaran.
Lebih jauh, Herman menyoroti pentingnya perbaikan desain kurikulum dan infrastruktur SMK di Mimika agar benar-benar melahirkan lulusan yang siap berwirausaha.
“SMK Negeri 1, 2, dan 3 harus sesuai dengan spesifikasi kebutuhan masing-masing sekolah. Output pendidikan jangan hanya mencetak pencari kerja, tapi juga pencipta lapangan kerja,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Jeni Usmani, dalam kesempatan itu mengungkapkan data lengkap terkait kondisi pendidikan Mimika sekaligus berbagai tantangan yang tengah dihadapi.
Yang mana hingga saat ini, jumlah sekolah di Mimika tercatat 370 unit yang terdiri dari TK k 111 sekolah (22 negeri, 89 swasta), SD : 137 sekolah (62 negeri, 75 swasta).
Kemudian SMP : 58 sekolah (28 negeri, 30 swasta), SMA : 18 sekolah (7 negeri, 11 swasta), SMK : 24 sekolah (6 negeri, 18 swasta), PKBM : 22 lembaga swasta dengan total siswa yang terdata mencapai 70.665 orang, dengan dukungan tenaga pendidik sebanyak 4.566 guru dari jenjang TK hingga SMK.
Sementara untuk realisasi fisik mencapai 62,99 persen, sementara realisasi anggaran baru 33,88 persen hingga kemarin.
Jeni mengungkapkan, sejumlah paket pembangunan dan pengadaan alat praktik SMK gagal lelang akibat perubahan E-Katalog.
Selain itu, rekrutmen guru ASN baru hampir tidak ada, hanya dua pegawai yang masuk ke Dinas Pendidikan dari penerimaan tahun lalu.
Ia juga meluruskan isu penarikan guru dari sekolah swasta, itu bukan menjadi hal baru melainkan kebijakan itu sudah lama berjalan, karena bila guru negeri ditempatkan di sekolah swasta, dianggap sudah kelebihan guru dan tidak ada formasi.
Lanjutnya, Pemkab Mimika menanggung biaya SPP bagi siswa asli Amungme dan Kamoro dengan total anggaran lebih dari Rp 6 miliar per tahun, siswa SD dan SMP mendapat Rp 150 ribu per bulan, sementara siswa SMK mendapat Rp 200 ribu per bulan.
Pada kesempatan tersebut, Jeni juga mengklarifikasi isu putus sekolah dengan jumlah mencapai 26 ribu lebih siswa putus sekolah yang ramai di media sosial yang mana data tersebut keliru.
“Itu residu dari data lama sejak 2016, bukan angka riil saat ini. Kami sudah sisir data agar valid, termasuk menghapus siswa tanpa NIK dari dapodik,”jelasnya.
Jeni juga memaparkan kondisi bantuan mahasiswa yang sempat terlambat dibayarkan, akibat pergantian pimpinan daerah.
Dan juga proses verifikasi dari 1.047 mahasiswa penerima, sebanyak 952 sudah siap dibayarkan, sementara 95 orang masih tertunda karena kendala rekening. (Sitha)
