Timika (suaramimika.com) – Untuk membahas penanganan konflik dua kelompok masyarakat yang terjadi di Distrik Kwamki Narama, maka Polres Mimika menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda Mimika.
Rapat koordinasi itu dipimpin Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, di ruang rapat Mapolres Mimika pada Selasa (18/11/2025).
Kapolres dalam rapat koordinasi itu menegaskan bahwa konflik di Kwamki Narama bukan merupakan konflik antar suku, melainkan persoalan antar keluarga yang telah berlangsung lama dan menimbulkan lebih dari 40 korban luka serta satu korban meninggal.
“Kami memerlukan dukungan Pemda Mimika, berupa pendirian tiga pos pengamanan semi permanen dalam dua hari ke depan. Pos ini akan ditempati personel gabungan untuk memonitor pergerakan kelompok dan mencegah eskalasi , serta dalam proses pengamanan nantinya agar dapat dibantu oleh Kodim 1710/Mimika dan Satpol PP,” ungkap AKBP Billy.
Selain itu, Kapolres juga meminta dukungan kejaksaan dan Pengadilan terkait penerapan pasal terhadap pelaku tindak kekerasan.
Sementara Kasubid Penanganan Konflik, Badan Kesbangpol Mimika, Fiser Wiliam Monim, menyatakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum dan menilai pembangunan pos pengamanan sebagai langkah penting untuk mengantisipasi dan meningkatkan keamanan di Distrik Kwamki Narama .
Kemudian Kepala Distrik Kwamki Narama, Naftali Edwin Hanuaebu, menegaskan bahwa wilayahnya tidak boleh menjadi lahan perang dari konflik yang berasal dari luar Mimika, serta mendorong perlunya Perda untuk mengatur hal tersebut.
Dalam rapat koordinasi itu juga, Kasdim 1710/Mimika, Mayor Inf Abdul Munir, menyampaikan bahwa konflik di Kwamki Narama harus diselesaikan segera dan harus ditindak tegas.
Sementara itu, Asisten II Pemda Mimika, Frans Kambu menegaskan bahwa permintaan pendirian pos pengamanan akan dibahas bersama Badan Kesbangpol, untuk percepatan tindak lanjut guna mewujudkan Mimika yang aman, damai, dan sejahtera. (Yero)
