Timika (suaramimika.com) – Komisi II DPRK Mimika memutuskan untuk menemui dan berkunjung ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah mitra guna mencari Solusi terkait beberapa isu permasalahan yang ada di kalangan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRK Mimika, Mariunus Tandiseno, Rabu (28/1/2026) usai memimpin rapat internal mengatakan, ada sejumlah masalah dan isu yang hangat di masyarakat, seperti isu aktifitas Pasar Sentral, bidang perkebunan, Pertanian, Peternakan hingga masalah Mogok Kerja dan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP).
“Setelah rapat internal kami akan kunjungi OPD yang menjadi mitra. Kami akan berkunjung ke OPD dengan berkunjung untuk berkoordinasi dan mencari Solusi dari sejumlah masalah,” ujar Tandiseno.
Salah satu dinas yang akan dikunjungi kata Mariunus yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Isu soal harga pakan ternak yang semakin tinggi, sementara harga penjualan ternak seperti babi masih rendah dan daya beli masyarakat kurang menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti.
“Kami akan turun lapangan bertemu dengan OPD terkait untuk mencari jalan keluar,” ungkapnya.
Selanjutnya pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, ada yang masih menjadi masalah yakni hasil pertanian dan perkebunan yang menumpuk dan mubazir.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan, termasuk dengan pihak PT Freeport Indonesia dan sub Kontraktor PT Pangan Sari,” jelasnya.
Komisi II sebutnya, akan mempertanyakan mengapa pasokan pangan masih banyak diambil dari luar daerah.
Lanjut Mariunus, ada juga isu tenaga kerja dan soal perekrutan tenaga kerja oleh PT FI serta persoalan mogok kerja yang masih menjadi sorotan masyarakat.
Tidak ketinggalan adanya persoalan penataan pasar dan retribusinya. Masalah Dengan adany tata Kelola Pasar Sentral saat ini perlu kita perbaiki perlu diperbaiki untuk membuat pedagang nyaman saat beraktivitas.
“Infonya pedagang ada yang mengeluh karena penghasilan terus turun, padahal retribusi harus dilunasi. Ada juga pedagang yang mengeluh karena lapaknya disegel akibat tidak membayar retribusi bulanan, karena hanya menyewa.
Ini yang nanti kita koordinasi dengan Disperindag,” pungkas Mariunus
(Sitha)
