Timika (suaramimika.com) – SMK Negeri 3 Kesehatan Mimika adalah salah satu penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Papua Tengah Tahun 2025. SMK Negeri 3 menerima bantuan sebesar Rp1,137 miliar.
Kepala SMK N 3 Kesehatan Mimika, Maria M Bala, Rabu (4/2/2026) mengatakan, bantuan ini sangat membantu dalam menunjang operasional serta program pendidikan gratis.
“Kami sangat bersyukur telah menerima bantuan BOSDA dari Pemprov Papua Tengah untuk tahun anggaran 2025. Bantuan yang kami terima sebesar Rp 1,137 miliar pada bulan Desember tahun lalu,” jelas Maria.
Pihak sekolah pun menggunakan bantuan dana tersebut sesuai dengan juknis penggunaan dana.
Sesuai Juknis, dana digunakan untuk program afirmasi dan pemerataan akses bagi siswa Orang Asli Papua (OAP), kemudian digunakan juga untuk transformasi pendidikan vokasi melalui praktek kerja lapangan, dan pembiayaan dukungan operasional bagi guru pendamping dan tenaga pengajar serta tenaga kependidikan honorer.
“Kami benar-benar sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan Gubernur Papua Tengah, di mana pemberian bantuan tersebut benar-benar kami gunakan untuk pengelolaan tata kelola administrasi dan akuntabilitas pembiayaan sekolah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk program afirmasi dan pemerataan akses bagi siswa OAP dialokasikan sebesar Rp 431.795.000 yang dikhususkan untuk pemberian bantuan biaya personalia. Dana ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan pakaian seragam lengkap serta perlengkapan sekolah bagi 159 siswa OAP kelas X.
Kemudian, transformasi pendidikan vokasi, melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dialokasikan sebesar Rp 430.232.000, untuk memfasilitasi 268 siswa kelas XII agar dapat melakukan praktik di berbagai Pusat Layanan Kesehatan. Terdapat juga program khusus Magang Siswa OAP (TEFA) pada Jurusan Farmasi dengan anggaran Rp 86.134.800 yang dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata dalam skala industri kecil di lingkungan sekolah.
“Pembiayaan PKL ini cukup besar, karena sekolah harus membayar di 19 tempat, dengan rincian harga perhari nya kisaran Rp19 ribu hingga Rp26 ribu dengan lama PKL 60 hari dan jumlah 268 siswa. Dan karena anggarannya diberikan terlambat, sebelumnya orang tua sudah membayar dibulan September, maka kami kembalikan dananya kepada orang tua murid,” jelas Maria.
Lanjut Maria, dana bantuan juga digunakan untuk dukungan operasional bagi Guru Pendamping dan Tenaga Pengajar Guna memastikan siswa mendapatkan bimbingan maksimal selama di lapangan, dialokasikan dana Insentif transportasi bagi Guru Pendamping PKL (Non-ASN) sebesar Rp 32.640.000.
Sekolah juga memberikan apresiasi atas dedikasi para pendidik melalui pemberian insentif selama 12 bulan penuh bagi Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan dengan total anggaran Rp 89.000.000, serta insentif khusus bagi Wali Kelas yang berstatus honorer sebesar Rp 30.000.000.
“Insentif kita berikan sebagai uang transportasi tambahan, sebesar Rp500/bulan dan diberikan sekaligus untuk satu tahun jadi satu guru menerima Rp6 juta. Dengan jumlah 8 orang tenaga pendidik dan lima guru honorer,” ungkapnya.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk penguatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas, sekolah mengalokasikan dana insentif bagi Tim Pengelola Dana BOSDA (Bendahara dan Operator) sebesar Rp 42.000.000.
Dana ini mendukung kinerja tim dalam memverifikasi, mencatat, dan melaporkan setiap penggunaan anggaran. Selain itu, dialokasikan biaya khusus sebesar Rp 4.798.200 untuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang valid dan akuntabel.
“Jadi anggaran ini benar-benar sangat membantu kami dan bahkan orang tua siswa XII di sekolah dalam beberapa pembiayaan di tahun 2025. Kami berharap bantuan anggaran ini dapat terus berkelanjutan dan kalau bisa sesuai dengan kebutuhan anggaran dapat ditambahkan mengingat jumlah siswa kita bertambah,” pungkas Maria. (Sitha)
