Timika (suaramimika.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bergulir di Kabupaten Mimika penting. Untuk itulah, Wakil Bupati Mimika, Emmanuel Kemong menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan di Papua Tengah.
Pentingnya percepatan pelaksanaan MBG di Papua Tengah khususnya untuk delapan kabupaten wilayah pegunungan seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak dinilai penting untuk mendukung kesehatan anak di usia sekolah.
Dalam dalam rapat pembahasan percepatan MBG yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, Kamis (12/2/2026), Wabup Kemong menyebut masyarakat menginginkan proses MBG yang cepat.
Namun, kata Wabup, seluruh tahapan harus tetap mengikuti mekanisme dan aturan pertanggungjawaban karena dana yang digunakan ini bersumber dari APBN.
“Kalau bisa kita maunya cepat, tapi karena ini pakai APBN, mekanismenya jelas dan pertanggungjawabannya juga harus jelas,” ujar Wabup Kemong.
Kata Kemong, untuk mempercepat realisasi penyebaran MBG ini, Pemkab Mimika telah membentuk Satuan Pelayanan Gizi (SPG) terkecil sejak Oktober 2025.
Selanjutnya, titik-titik pembangunan dapur MBG akan diajukan bersama investor melalui Satuan Tugas (Satgas) untuk memperoleh surat keputusan dan persetujuan pembangunan dari pemerintah pusat.
Wabup juga mendorong keterlibatan investor lokal agar pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dapat berjalan maksimal.
“Kalau bisa kita cari investor lokal yang mampu. Setelah dapur jadi dan lolos verifikasi, baru bisa operasional,” jelasnya.
Adapun investor yang membangun dapur MBG diberi waktu 45 hingga 60 hari untuk menyelesaikan pembangunan. Setelah itu, dapur akan diverifikasi kelayakannya sebelum mulai beroperasi.
Untuk pengusulan titik pembangunan ungka Kemong, tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus menunggu respons pusat, termasuk data penerima manfaat dari dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan BKKBN.
Wabup mengungkapkan, dari delapan kabupaten di Papua Tengah, baru dua yang telah menjalankan program MBG. Padahal, target nasional pada Maret mendatang seluruh wilayah Papua sudah harus menerima manfaat program tersebut.
Data penerima mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik PAUD, SD, SMP hingga SMA. Setiap dapur MBG memiliki kuota sekitar 2.500 hingga 3.000 penerima manfaat dengan sistem pelayanan berbasis radius terdekat.
“Jangan sampai datanya 100, tapi faktanya 80 atau 120. Itu bisa jadi temuan. Kita harus pastikan by name by address supaya tidak fiktif,” tegasnya.
Terkait lahan, dapur MBG bisa dibangun di atas lahan Pemda, pemerintah kampung, atau lahan pribadi. Jika menggunakan lahan pemerintah, sistemnya pinjam pakai tanpa sewa. Namun bila di lahan pribadi, investor wajib membayar sewa sesuai kesepakatan.
Untuk pengelolaan, yayasan lokal dari berbagai latar belakang agama diperbolehkan menjadi pengelola, selama memiliki legalitas seperti NIB dan NPWP aktif. Pelibatan masyarakat lokal dinilai penting untuk mencegah potensi konflik sosial.
“Kita harus libatkan yayasan lokal dan masyarakat lokal. Kalau ambil dari luar bisa jadi konflik,” katanya.
Wabup juga menekankan pentingnya pengawasan berlapis oleh Inspektorat, Kejaksaan, BPKP hingga BPK. Namun menurutnya, perhatian utama bukan hanya soal administrasi, tetapi juga dampak kesehatan bagi penerima manfaat.
“Yang kita khawatirkan bukan hanya soal administrasi, tapi daya tahan tubuh penerima manfaat. Jangan sampai makanan tidak cocok,” katanya.
Menu MBG akan terus dievaluasi, termasuk membuat menu lebih kreatif bagi anak PAUD agar menarik minat makan.
Dalam forum itu juga dibahas tantangan wilayah pedalaman. Jika mekanisme pusat terlalu kaku, masyarakat bisa kesulitan menerima manfaat. Salah satu usulan adalah distribusi bahan baku dengan melibatkan PKK kampung.
Seluruh masukan akan disampaikan ke pimpinan dan pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
“Kita ingin program ini jalan cepat, tapi tetap sesuai aturan. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar masyarakat, khususnya di wilayah pegunungan, benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Kemong. (Sitha)
