Timika (suaramimika.com) – Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 di Kabupaten Mimika, disemarakkan dengan korvei massal yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan aksi bersih-bersih kota.
Sebelum peringatan HPSN yang puncaknya pada 21 Februari 2025 ini, berdasarkan Surat Edaran Bupati Mimika, Johannes Rettob, maka DLH melibatkan jajaran pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat untuk mewujudkan Mimika bersih dan sehat melalui aksi bersih-bersih kota di sejumlah ruas jalan utama, pada Jumat (20/2/2026).
Dengan tema HPSN tahun 2026, “Kolaborasi Untuk Indonesia Bersih”, lokasi bersih-bersih kota berfokus pada ruas jalan protokol di Kota Timika, antara lain Jalan Cenderawasih, Yos Sudarso, Belibis, Ahmad Yani, Bhayangkara, Hasanuddin, Trikora, Poros SP2–SP5, dan Budi Utomo.
Kepala DLH Mimika, Jefry Deda mengatakan, peringatan HPSN ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah dan mengelola sampah dari sumbernya, sejalan dengan tujuan nasional untuk mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Mimika kata Jefry, menggelar kerja bakti massal sebagai tindak lanjut instruksi Presiden yang diteruskan kepada gubernur, bupati, dan wakil bupati untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menata kota agar tetap bersih dan indah.
“Kegiatan bersih kota ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal, hingga masyarakat ini dipusatkan di sejumlah titik strategis Kota Timika,” ujarnya.
Terkait pengelolaan sampah, Jefry menjelaskan bahwa sampah hasil kerja bakti dikumpulkan di masing-masing lokasi, kemudian diangkut oleh DLH ke Tempat Pembuangan Akhir di Iwaka.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Bonifasius Saleo, mengatakan aksi bersih kota ini merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam menindaklanjuti arahan pemerintah pusat.
“Ini instruksi langsung dari Presiden yang diteruskan kepada kepala daerah untuk membersihkan dan menata kota. Hari ini seluruh OPD dan instansi lintas sektor turun melakukan pembersihan total,” ujar Boni.
Kata Boni, tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan kerja bakti. Seluruh elemen, mulai dari jajaran pemerintah hingga masyarakat di tingkat RT, wajib berpartisipasi.
“Semua harus terlibat, dari tingkat terbawah sampai tertinggi. Masyarakat juga harus mulai dari lingkungan RT, kemudian kelurahan dan distrik, supaya dampaknya terlihat nyata,” pungkasnya. (Sitha)
