Timika (suaramimika.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 18 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, telah berjalan hampir satu tahun sejak diluncurkan pada 15 April 2025 lalu.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) program MBG di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sekaligus Wakil Bupati Emanuel Kemong, mengatakan, tujuan MBG untuk meningkatkan gizi ibu hamil, balita, dan siswa dengan total 18 titik dapur sehat yang dikelola di bawah naungan BGN di wilayah perkotaan.
Setelah berjalan hampir satu tahun, 18 SPPG tersebut kini dievaluasi guna memastikan apakah telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ini (SPPG) di kota Timika sudah berjalan dengan baik. Hanya kita pastikan saja, apakah itu sudah memenuhi standar yang ditentukan. Kemudian anak-anak sudah terpenuhi gizinya sesuai dengan yang diharapkan. Sudah jalan hampir satu tahun, jadi kita mau pastikan sudah jalan dengan respon balik dari sekolah dan anak-anak,” ucap Kemong pada Kamis (5/3/2026).
Menurutnya mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD sampai SMA, pihaknya akan kembali memastikan apakah dapur yang ada di sekitar sekolah tersebut telah mampu memberikan pelayanan yang maksimal.
“Kita masih mau pastikan dulu keberadaan 18 SPPG ini. Mengenai kelayakan dapur apakah memenuhi standar dari Badan Gizi Nasional, karena masih ada dapur yang hanya bersifat sementara tapi ada juga ada dapur yang sudah sesuai dengan kriteria,” ujar Wabup.
Setelah melihat kembali keberadaan dapur penyedia MBG ini jelas Wabup, pihaknya dapat memberikan dukungan kepada yang belum memenuhi standar.
Selanjutnya mengenai pemanfaatan dapur itu lanjutnya, juga akan dievaluasi.
“Harus dipastikan dulu pemanfaatan dapur itu sendiri. Kita harus pastikan. Yang ada ini dulu. Kalau memang perlu ditambah kami akan dukung dengan program karena ini harus melebar. Saat ini program (MBG) ini hanya berputar di kota saja,” ungkapnya.
Lanjutnya, setelah melakukan evaluasi SPPG di seputaran kota Timika, program MBG sesuai dengan standar dari BGN juga direncanakan akan diperluas sampai ke sekolah-sekolah di wilayah pesisir dan pedalaman.
“Kita pastikan dulu yang di kota ini jalanya bagaimana baru kita bergerak lagi untuk di pesisir dan pedalaman. Kita berusaha untuk di pesisir dan pedalaman nanti itu gunakan sumber daya alam yang tersedia di sana,” ungkapnya.
Pada pelaksanaan MBG di wilayah pesisir dan pedalaman nantinya tambah Wabup, pemerintah akan menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar daerah tersebut guna dikelola agar manfaat gizinya dapat dirasakan oleh anak-anak sekolah.
“Di pesisir dan pedalaman itu memafaatkan sumber daya alam yang tersedia sesuai dengan kondisi di sana dan menyesuaikannya dengan standar yang diterapkan oleh BGN,” jelas,” Kemong.
Nantinya kata Wabup, Evaluasi SPPG terangnya, bukan hanya untuk menilai bahwa pelayanan sudah dilakukan dengan baik atau tidak melainkan memang aturan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BGN.
“Kami baru rapat pertama hanya untuk memastikan program ini sedang berjalan. Bukan kita menilai bahwa ini baik atau tidak baik. Tapi ini berpatok pada standar yang ditetapkan oleh BGN. Itu yang harus dijalankan dna dipastikan oleh SPPG. Jadi kita punya pedoman itu standar dari BGN,” bebernya. (Sitha)
