Timika (suaramimika.com) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik Jita Tahun 2026, menghasilkan sebanyak 129 usulan program yang mencakup bidang infrastruktur, sosial budaya (kesehatan, pendidikan) dan ekonomi.
Musrenbang digelar di Ballroom Hotel Kangguru Timika, pada Jumat (6/3/2026).
Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Regina Wenda mengatakan, masih ada Pekerjaan Rumah (PR) yang dipikirkan ke depan untuk pengembangan Distrik JIta.
Usulan Musrenbang tahun ini kata Regina, adalah untuk program tahun 2027. Sementara itu, untuk program usulan tahun lalu yang tidak terealisasi tahun ini kata Regina, maka didorong lagi untuk tahun depan.
Sementara itu, tugas masyarakat kata Regina, adalah mendukung program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Lanjut Regina, Tahun 2027 adalah tahun ke dua kepemimpinan Bupati Mimika, Jonahes Rettob dan Wakil Bupati, Emanuel Kemong, sehingga saat ini Bappeda sedang menyiapkan potensi distrik tahun ini.
Lewat potensi distrik yang datanya nanti sudah dipegang oleh pimpinan daerah, maka seperti di Distrik Jita bisa dilakukan program apa.
“Selanjutnya diharapkan tiga tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati untuk komitmen pembangunan dari kampung ke kota bisa diwujudkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Distrik Jita, Suto Rontini menegaskan jika pemerintah ingin membangun sesuatu di kampung maka masyarakat diharapkan agar tidak meminta bayaran tanah.
“Kalau pemerintah mau bangun di kampung ini, masyarakat stop minta uang. Tapi syukur di Jita kini berjalan dengan baik,” jelasnya.
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kata Suto, harus didukung oleh masyarakat. Baik pembangunan fasilitas umum mula dari kesehatan sampai pendidikan semua harus didukung oleh masyarakat.
“Puji Tuhan sampai hari ini Jita aman karena semua fasilitas pemerintah yang dibangun di sana masyarakat berikan tanah secara gratis,” ungkapnya.
Pemerintah kata dia siap membangun, tapi lahan di kampung harus ada dan tidak bermasalah. Masyarakat tambahnya harus mendukung pembangunan dan tidak menutup diri serta mempersulit proses pembangunan.
“Jadi kalau kita menutup diri orang tidak akan datang membangun kampung,” pungkasnya. (Sitha)
