Timika (Suaramimika.com) – Guna terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP), maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk tahun 2027 mendatang.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Ultima, pada Selasa (31/3/2026) ini dihadiri semua organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola dana otsus di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika.
Melalui tema Musrenbang Otsus yakni “Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif Menuju Mimika Cerdas, Mimika Sehat, Mimika Produktif”, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang dalam sambutannya mengatakan, pertemuan hari ini bukan sekedar rutinitas administratif saja melainkan momentum sakral bagi semua untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana Otsus benar-benar “menyentuh kulit dan meresap ke tulang” masyarakat Orang Asli Papua di tanah amungsa.
“Esensi tema kita tahun ini adalah peningkatan sumber daya manusia berkarakter berbasis ekonomi inklusif. Tema ini bukan slogan semata, melainkan arah kompas pembangunan kita ke depan,” kata Santy.
Adapun yang dimaksud dari tema tersebut yaitu SDM berkarakter itu tidak hanya ingin mencetak sarjana atau tenaga kerja terampil, tetapi manusia yang memiliki integritas, mencintai budayanya, dan memiliki mentalitas pemenang. Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama yang tidak bisa ditawar.
Sementara, ekonomi inklusif artinya pembangunan ekonomi harus dirasakan oleh semua lapisan terutama masyarakat dipesisir dan pegunungan.
“Kita ingin mama-mama penjual noken, para nelayan, dan petani lokal menjadi aktor utama dalam perputaran ekonomi di Mimika, bukan sekedar penonton,” ujarnya.
Ia mengimbau, kepada jajaran OPD pengampu dana Otsus untuk memperhatikan tiga poin krusial diantaranya, ketepatan sasaran, transparansi & akuntabilitas dan sinergitas.
Lebih lanjut dikatakan, yang dimaksud ketepatan sasaran ialah memastikan program yang di usulkan menjawab kebutuhan riil masyarakat kampung bukan keinginan segilintir orang.
Transparansi & akuntabilitas ialah dana Otsus adalah amanah besar. Dan sinergitas ialah hilangkan ego sektoral integritaskan program pendidikan dengan pemberdayaan ekonomi agar lulusan sekolah langsung terserap dalam ekosistem ekonomi inklusif yang dibangun.
“Saya tidak ingin ada penyalahgunaan. Setiap program harus bisa dipertanggungjawabkan hasilnya bagi kesejahteraan Orang Asli Papua,”ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Isak Rahajaan dalam laporan panitia menyampaikan tujuan dari pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus adalah menyelaraskan dan menajamkan prioritas pembangunan, menyelaraskan program dan kegiatan Otonomi Khusus, mewujudkan sinergi antar pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
Tujuan lainnya, mengevaluasi pelaksanaan program otonomi khusus, menentukan prioritas pembangunan yang tepat sasaran, menyusun program yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan mendukung pembangunan nasional. (Sitha)
