Timika (Suaramimika.com) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPRIN), mulai melakukan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pembangunannya resmi dimulai di Kabupaten Mimika, dengan peletakkan batu pertama di kawasan Jalan WR. Supratman, pada Selasa (7/4/2026).
Pada tahap awal, pembangunan ditargetkan mencapai 1.000 unit rumah di Timika, dengan total pengembangan bertahap hingga 5.000 unit.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang, mengatakan, melalui peletakkan batu pertama pembangunan perumahan bagi MBR ini, bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret dalam menjawab kebutuhan perumahan masyarakat.
“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk komitmen untuk menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.
Program tersebut kata Santy, dijalankan melalui kerja sama dengan dengan Kabupaten Mimika sebagai titik awal pengembangan.
Kata Santy, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses hunian layak dan terjangkau, sekaligus mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah subsidi.
Dalam pembangunan perumahan ini pemerintah pusat melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, pengembang, serta perbankan sebagai penyalur pembiayaan.
Adapun pembangunan perumahan harus memperhatikan tidak hanya jumlah unit, tetapi juga kualitas tata ruang serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas sosial.
Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memberikan dukungan melalui kemudahan koordinasi, percepatan perizinan, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Papua, Niko Kaviar, menyebut jika program rumah subsidi ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses hunian bagi MBR di wilayah Papua.
Menurutnya, program ini terbuka bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, termasuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.
“Program ini didukung pembiayaan dari APBN serta fasilitas uang muka atau DP 0 persen,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan keterlibatan sejumlah bank penyalur, di antaranya Bank Papua, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, untuk mendukung skema pembiayaan perumahan tersebut.
“Kami menjadikan Timika sebagai percontohan agar daerah lain di Papua dapat melihat bahwa program ini sudah berjalan,” pungkasnya. (Sitha)
