Timika (Suaramimika.com) – Dalam rangka memastikan program, dan kegiatan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Rancangan Anggaran Perubahan (RAP) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun Anggaran 2026 dari 8 kabupaten di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Timika, pada Senin (22/6/2026).
Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua Tengah, Viktor Pan mengatakan jika dana Otsus dan DTI merupakan instrumen strategis, untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pelaksanaan evaluasi RAP perubahan dan pemanfaatan SiLPA Otsus serta DTI ini sangat penting, untuk memastikan program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Viktor.
Setiap anggaran kata Viktor, harus direncanakan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Untuk itulah, seluruh pemerintah kabupaten agar penyusunan perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Viktor, terdapat sejumlah sektor prioritas yang harus menjadi fokus penggunaan dana Otsus dan DTI, yakni pendidikan yang berkualitas dan merata, pelayanan kesehatan yang mudah diakses.
Kemudian peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah, serta penanggulangan kemiskinan dan stunting.
Selain itu, dana tersebut juga diharapkan mampu mendukung pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), kelompok rentan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemerintah kabupaten perlu memastikan setiap program yang diusulkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan daerah, indikator kinerja, serta visi pembangunan Papua Tengah,” katanya.
Viktor juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dalam proses perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia berharap evaluasi yang dilaksanakan menjadi momentum untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan harmonisasi program sehingga pelaksanaan pembangunan pada tahun 2026 dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Kami berharap proses pembahasan dilakukan secara objektif, profesional, dan konstruktif dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Viktor.
Sementara Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Sosial Budaya Pemprov Papua Tengah, Irvan R Sapulete menyebut, tujuan FGD ini adalah untuk memastikan perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, serta memasukkan pemanfaatan SILPA ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Target penyelesaian seluruh 8 kabupaten paling lambat akhir Juni, agar penyaluran Dana Otsus dan DTI berjalan lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” jelas Irvan.
Sementara ketika ditanya mengenai nilai SILPA kata Irvan, besarnya berbeda-beda tiap kabupaten, bergantung pada penyerapan Dana Otsus tahun sebelumnya.
“Secara umum nilainya tidak melebihi jumlah transfer tahun lalu, baik untuk alokasi 1 persen, 1,25 persen, maupun DTI,” ungkapnya.
Sampai saat ini, telah dievaluasi sebanyak 4 kabupaten yakni, Mimika, Nabire, Paniai, Deiyai dan ada yang baru mengirim usulan yakni Intan Jaya.
“Belum mengirim usulan perubahan RAP 3 kabupaten lainnya,” kata Irvan.
Ia berharap kepada 3 kabupaten yang belum melapor, segera kirimkan usulan perubahan RAP ke tingkat provinsi dalam waktu dekat, agar proses evaluasi dapat segera dilanjutkan secara luring maupun daring. (Sitha)
