Timika (Suaramimika.com) – Dinas Sosial Kabupaten Mimika melaksanakan koordinasi lintas sektor pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar, di ruang Otomona Hotel Grand Tembaga, pada Selasa (23/6/2026).
Kepala Dinas Sosial Mimika, Hasan Kemong mengatakan, dalam penanganan anak terlantar ada satu kata kunci yakni kepedulian.
“Saya ambil satu kata kunci yaitu kepedulian. Inilah yang ingin saya tanyakan. Apa makna kepedulian di Mimika saat ini? Kita lihat bersama banyak anak yang terlantar di jalanan, ada yang hidup tanpa tempat tinggal, ada kelompok tuna wisma yang masih membutuhkan uluran tangan. Kalau begitu, apakah kita sudah sepenuhnya sejahtera dan layak dalam pelayanan sosial?,” ujar Hasan.
Kata Hasan, jawabannya membawa pesan jelas mengenai tanggung jawab semua pihak yang sangat besar.
“Saya tidak menyukai teori semata. Segala hal yang saya lakukan harus berwujud praktik dan hasil nyata. Saat berdiskusi dengan para pihak dari Jayapura maupun saat turun langsung ke desa‑desa, saya menyampaikan kejujuran karena baru menjabat, saya masih terus mempelajari kondisi riil serta peran seluruh yayasan dan lembaga yang bergerak di sini,” ungkapnya.
Dalam mengambil langkah dan kebijakan, Hasan mengaku selalu berkoordinasi erat dengan sekretariat dan tim kerja, karena tanggung jawab ini tidak bisa dipikul sendirian.
Hasan juga menyadari ada tantangan yang datang dari luar seperti ketegangan atau perbedaan pandangan yang berkembang jauh di pusat maupun yang sampai ke tengah masyarakat kita.
Namun yang menjadi fokus utama ini bukanlah hal‑hal yang memusingkan itu, melainkan satu hal bagaimana mengubah pola pikir dan perilaku agar saling percaya, mau bekerja sama, dan tumbuh kepedulian yang tulus antarsesama.
“Karena itu, saya mengajak seluruh elemen mulai kepolisian, dinas sosial, yayasan, lembaga kemasyarakatan, hingga seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi secara nyata,” jelas Hasan.
Kerja sama antar pihak kata Hasan, adalah kunci utama dalam penanganan masalah sosial yang kompleks.
“Saya tidak menunggu ucapan yang indah atau janji yang tinggi, melainkan kerja nyata, gerakan nyata, dan hasil yang langsung dirasakan warga,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Mimika, Johana AB. Arwam menyebut jika masalah anak terlantar sudah berlangsung bertahun‑tahun dan belum sepenuhnya terselesaikan, bahkan jumlahnya cenderung meningkat meski Dinas Sosial terus berupaya.
Hal ini kata dia, dipicu kondisi ekonomi keluarga, lingkungan tidak mendukung, hingga kekerasan yang dialami anak, membuat mereka memilih hidup di luar rumah demi mencari rasa aman.
Perhatian tidak hanya dibutuhkan bagi yang sudah terjangkau kader, tetapi juga bagi yang belum tersentuh.
“Kita harus menjaga kesehatan fisik sekaligus kesehatan mental mereka. Jika mental terganggu, risiko perilaku menyimpang makin besar seperti mulai mengemis, hisap lem, hingga terlibat penyalahgunaan ganja dan sabu‑sabu,” katanya.
Melihat fenomena ini, tambah Johana, harus ada tindak lanjut nyata yang bukan sekadar diskusi di ruangan, tetapi disusun rencana kerja lintas sektor dengan melibatkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, OPD terkait, LSM, dan kader di lapangan.
Ada upaya lain yang juga perlu dilakukan yakni penanganan terpadu. Jika ada anak yang sakit, segera laporkan ke Dinas Sosial untuk penanganan medis. Fokus utamanya adalah untuk menstabilkan kondisi mental agar tidak terjerumus hal buruk.
Untuk melakukan upaya penanganan anak terlantar tambah Johana, tugas kader sangat berat karena tidak hanya membimbing anak, tetapi juga memikirkan kebutuhan dasar keluarga makanan, tempat tinggal layak. Oleh karena itu butuh dukungan kuat dari para pengambil kebijakan dan seluruh pemangku kepentingan.
“Sudah disepakati, tidak lagi bekerja sendiri‑sendiri. Semua pihak bergabung bergerak bersama agar kebutuhan masyarakat dan anak terlantar terjawab secara bertahap namun berkelanjutan,” pungkas Johana. (Sitha)
