Timika (suaramimika) – Dalam rangka percepatan pendataan dan penginputan database Orang Asli Papua (OAP), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tahun 2025.
Rakorda diikuti oleh 8 kepala Dukcapil Se-Tanah Papua, yang berlangsung fi aula Hotel Horison Diana pada Kamis (31/7/2025).
Kesempatan itu, Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley mengatakan, setidaknya ada dua hal yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Rakorda Dukcapil Se-Tanah Papua yaitu, percepatan pendataan dan penginputan data base OAP.
“Pentingnya pendataan OAP adalah agar tersedia data akurat sebagai dasar kebijakan serta penentuan alokasi Dana Otonomi Khusus di Tanah Papua,”ujar Deinas.
Kata Wagub, data OAP sangat penting untuk memastikan pembangunan di Tanah Papua agar dapat berjalan adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta melindungi hak-hak orang asli Papua.
Lanjut Deinas, hal kedua yang difokuskan dalam Rakorda adalah Digitalisasi Layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Sebab digitalisasi Adminduk di Tanah Papua, menjadi bagian penting dari transformasi layanan publik menuju era digital.
Menurutnya tantangan utama yang dihadapi, meliputi keterbatasan jaringan internet, kondisi sosial masyarakat, dan faktor keamanan. Sehingga pencapaian dokumen adminduk di Tanah Papua, masih rendah dibandingkan provinsi lain.
“Diperlukan sinergi semua pihak untuk mempercepat pendataan, pemanfaatan teknologi digital, dan pemerataan akses layanan,”kata Wagub.
Deinas berharap Dinas Dukcapil terus berkomitmen memberikan layanan yang inklusif melalui upaya jemput bola, termasuk di daerah pesisir dan terpencil. Demi memastikan kepastian hukum dan perlindungan identitas, bagi seluruh warga di Tanah Papua.
Wagub menambahkan, output yang diharapkan melalui Rakorda ini, bisa dijadikan sebagai langkah konkrit dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal, kepada masyarakat di Tanah Papua.
Sementara itu Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Teguh Setyabudi, M.Pd menyebut, Dukcapil memang bukan urusan mendasar, tapi justru menjadi dasar dari semua urusan.
Sebab dokumen kependudukan tidak hanya sekedar pengakuan hukum, tetapi, pengakuan hukum itu membawa konsekuensi yang besar.
Karena semua basis layanan apapun juga adalah dukcapil mulai dari semua layanan, alokasi anggaran, pelayanan publik sampai kehidupan sehari-hari, untuk demokrasi, pencegahan kriminalitas.
“Kedepannya saya berharap urusan Dukcapil terus mendapat dukungan karena urusan adminduk ini menjadi dasar dari semua pelayanan,”tegasnya.
Khusus untuk pendataan OAP di Papua kata Teguh, perlu dilakukan penerapan aplikasi khusus. Dengan aplikasi SIAK plus, diharapkan kepala Dukcapil se-tanah Papua tinggal mempercepat penginputan data OAP.
Kesempatan yang sama, Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati Mimika yaitu mewujudkan Mimika yang responsif, enerjik, terampil, transparan, objektif dan berdaya saing.
Untuk mewujudkan Gerbang Emas “Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil Sejahtera”, diperlukan data kependudukan yang valid dan akurat untuk perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, pemilu dan pilkada, pelayanan publik, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Terlebih lagi kata Rettob, tentang databesa OAP sangatlah penting dan menentukan keberpihakan dan kebijakan bagi orang asli Papua.
“Saya berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan baik dan saling bertukar ide, gagasan dan diskusi yang positif dari masing-masing Dukcapil pusat dan daerah. Untuk bisa saling melengkapi dan membangun kolaborasi, dalam mewujudkan integrasi data orang asli Papua yang valid dan akurat,”pungkas Rettob. (Red)
