Timika (suaramimika.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan monitoring meja ke-II Tahun 2025.
Dimana, dalam kurun waktu satu tahunnya, monitoring meja dilakukan selama tiga kali. Monitoring biasanya dilakukan diawal dan pertengahan bulan setiap tahun.
Monitoring meja ke-II sekaligus realisasi fisik dan keuangan program kegiatan dan sub kegiatan berlangsung di aula Bappeda Mimika Jalan Mayon, Timika, Kamis (11/9/2025).
Kepala Bappeda Mimika, Dr. Ir. Yohana Paliling, MSi mengatakan, monitoring meja dilakukan untuk melihat realisasi perkembangan fisik, keuangan dan kinerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Setelah monitoring meja ini, akan dilanjutkan dengan agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke-tiga yang direncanakan akan dilangsungkan pada bulan November.
Untuk monitoring ke dua ini kata Yohana, difokuskan pada OPD yang belum selesai melakukan pemaketan.
“Pemaketan ini penting karena kalau belum ada di Si Monev tentang pemaketan berarti mereka (OPD) belum bergerak. Kan melalui semua proses. Pemaketan ini menentukan bahwa aktivitas di OPD mereka sudah ada di tahap pengadaan barang dan jasa,”ujar Yohana.
Sampai saat ini kata Yohana, masih ada 11 OPD yang sementara pemaketan. Pemaketan ini sebenarnya bukan berasal dari anggaran induk yang murni tetapi dari bantuan khusus keuangan yang didapatkan dari Provinsi Papua Tengah.
“Jadi, dari 80 miliar tadi saya lihat sekitar 11 miliar yang belum dipaketkan,”jelasnya.
Dengan diselesaikannya proses pemaketan ini jelas Yohana, maka APBD sebesar Rp 6,4 miliar ini akan terupdate semua karena semua sudah dipaketkan.
Yohana juga mengungkapkan jika Monev ini adalah untuk melihat kinerja OPD. Di mana, kinerja OPD bukan realisasi keuangan saja melainkan juga berbicara soal aktivitas di masing-masing OPD.
“Bagaimana perjalanan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di mereka (OPD) sudah sampai di mana untuk menghitung kinerja, “jelasnya.
Kinerja OPD ungkapnya juga akan menjadi ukuran bagi OPD. Rekap dari kinerja OPD lanjutnya akan menjadi laporan Pemerintah Daerah sehingga dibutuhkan keaktifan dari operator Si Monev untuk mengisi aplikasi.
“Si Monev kita sangat luar biasa dalam perjalanan tahun ke empat. Ada tambahan fitur-fitur yang membantu kita untuk melihat secara keseluruhan aktivitas di masing-masing OPD teknis. Yang sangat disayangkan ada beberapa OPD yang tidak rutin mengupload dan update perkembangan mereka. Kan mereka yang harus isi, terutama paling banyak distrik. Kemungkinan karena keterbatasan area yang tidak ada signal. Tapi kami harap mereka harus berupaya untuk update,”pungkas Yohana. (Sitha)
