Papua Tengah

Kadin Papua Tengah Soroti Tidak Adanya Dukungan Freeport Pada Pelantikan Pengurus Periode 2025 – 2030

×

Kadin Papua Tengah Soroti Tidak Adanya Dukungan Freeport Pada Pelantikan Pengurus Periode 2025 – 2030

Sebarkan artikel ini
Ketua Kadin Mimika, Bram Raweyai, Anggota DPRD Papua Tengah, Anis Labene dan Nancy Raweyai saat menggelar jumpa pers.

Timika (suaramimika.com) – Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tengah menyoroti tidak adanya dukungan dari PT Freeport Indonesia pada kegiatan pelantikan ketua dan pengurus periode 2025 – 2030.

Pada kegiatan pelantikan ketua dan pengurus Kadin yang dilangsungkan di GOR Futsal Jalan Poros SP2 – SP5, Sabtu (18/10/2025) ini, banyak dukungan dari pihak luar sehingga acara berlangsung dengan sukses.

Walaupun berjalan dengan sukses, namun pengurus Kadin menyayangkan tidak adanya dukungan dari Freeport.

Hal itu diungkapkan Ketua Kadin Mimika, Bram Raweyai didampingi Anggota DPRD Papua Tengah yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Investasi Kadin Papua Tengah Anis Labene dan Wakil Ketua Umum Bidang Planologi dan Tata Lingkungan Nancy Raweyai saat menggelar jumpa pers, Minggu (19/10/2025) di Hotel dan Resto Cenderawasih 66.

“Kami merasa prihatin sekali. Freeport itu perusahaan besar namun tidak ada kontribusi dalam momen pelantikan pengurus Kadin Papua Tengah,” ujarnya.

Sebagai ketua Kadin Mimika dan tuan rumah penyelenggaraan kegiatan akbar yang dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Pusat, Gubernur Papua Tengah, Bupati Mimika dan jajaranya, Bram sangat menyayangkan tidak adanya dukungan dari Freeport.

Untuk mendapatkan dukungan, Bram mengungkapkan jika panitia sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak Freeport. Namun, sampai hari penyelenggaraan kegiatan sampai selesai ternyata panitia membayar fasilitas penginapan dan lainya di Rimba Papua Hotel. Bahkan spanduk dukungan untuk suskesnya acara juga tidak diberikan oleh Freeport.

“Mereka (Freeport) tidak berikan ucapan di spanduk. Bahkan RPH juga panitia bayar sendiri,” tegas Bram.

Hal yang sama juga diungkapkan Anis Labene. Menurutnya, kegiatan pelantikan pengurus Kadin Papua Tengah adalah ajang yang besar dan tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak. Dari banyak pihak, dukungan ternyata tidak diberikan oleh PT Freeport.

“Kami kecewa melihat keberadaan Freeport yang tidak bisa memberikan kontribusi. Padahal pelantikan pengurus Kadin bukan kegiatan sehari-hari. Tetapi tidak ada dukungan Freeport. Ini menjadi perhatian kami juga dari lembaga DPR Papua Tengah,” jelasnya.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Papua Tengah ini menyebut jika dukungan dari berbagai pihak itu sangat penting untuk pengurus Kadin yang baru dilantik. Ini lata dia, dikarenakan pengurus Kadin Papua Tengah banyak diisi oleh anak-anak muda Orang Asli Papua (OAP).

“Kami harap Freeport ada di sini mengambil bagian dan kontribusi untuk daerah. Tapi kalau untuk pelantikan saja tidak ada, ke depan itu seperti apa,” jelas Anis.

Anis juga berharap agar ke depan Freeport bisa lebih pro aktif dan lebih membuka diri untuk ikut mengambil bagian pada pengembangan Sumber Daya Manusia anak-anak muda OAP.

Apalagi tambah Anis, sesuai dengan Instruksi Gubernur Papua Tengah agar pengembangan ekonomi ke depan bisa dilakukan lewat satu pintu yakni Kadin Papua Tengah.

Pada kesempatan yang sama, Nancy Raweyai juga menyoroti tidak adanya dukungan yang diberikan oleh Freeport pada kegiatan pelantikan pengurus Kadin Papua Tengah.

Selain menyoroti tidak adanya dukungan, Nancy pun melihat sampai saat ini persoalan penyedia barang dan jasa (vendor) yang biasa digunakan oleh Freeport tidak jelas keberadaannya.

Padahal vendor ini kata Nancy, harus jelas alamatnya baik berada di ibu kota Provinsi Papua Tengah ataupun di Kabupaten Mimika. Kejelasan vendor tersebut berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan pajak.

“Vendor Freeport di Papua Tengah itu juga kita tidak tau alamatnya di mana. Selama ini kita tidak pernah tau alamatnya di mana. Ini juga akan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan pajak yang masuk ke daerah,” ungkapnya.

Ke depan, DPRD Papua Tengah tambah Nancy, berharap agar ada keterbukaan dari manajemen PT Freeport dalam hal penggunaan vendor sehingga wakil rakyat sehingga dapat diketahui apakah bermanfaat untuk masyarakat khususnya para anak-anak muda OAP.

“Selain tambang yang memang membutuhkan skill sesuai, namun bidang lain seperti pengadaan ATK bisa dilakukan oleh pengusaha anak-anak Papua. Dan ini bisa didukung lewat Kadin Papua Tengah,” pungkasnya. (Sitha)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *