Timika (suaramimika.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika didesak, agar berupaya menyelesaikan persoalan tapal batas di wilayah Kapiraya yang saat ini dicaplok.
Desakan tersebut diungkapkan Front Pemilik Hak Ulayat Mimika (FPHUM), saat menggelar aksi demo damai di gedung DPRK Mimika pada Selasa (25/11/2025).
Ketua Aliansi Pemuda Kamoro, Rafael Taorekayau mewakili FPHUM mendesak DPRK dan Pemkab Mimika dengan massa yang membawa spanduk bertuliskan segera “Kembalikan Hak Ulayat Kami Mimika Wee Dari Potowai Sampai Nakai”.
Massa yang diperkirakan berjumlah 100 orang ini mendesak Pemkab Mimika, untuk selamatkan hak ulayat Mimika Wee, tegakkan tapal batas Mimika Wee, serta hentikan perampasan tanah adat Mimika Wee.
Massa disambut Bupati Mimika, Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemon, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau dan seluruh anggota DPRK yang sebelumnya hendak melaksanakan Rapat Paripurna Pembahasan RAPBD tahun 2026.
“Tanah adat di Kapiraya sudah dicaplok, tolong Pemkab dan DPRK jangan diam. Selamatkan tanah adat Mimika Wee. Selesaikan persoalan tapal batas,” ujar Rafael.
Aksi ini juga diwarnai aspirasi dari Anak Cucu Perintis (ACP), yang telah lama hidup berdampingan bersama masyarakat adat Mimika Wee.
Sebagai ACP pendidikan dan agama, tidak bermaksud untuk memiliki tanah Mimika Wee, akan tetapi ikut mendesak agar Pemkab Mimika harus menyelamatkan tanah adat Mimika Wee, demi keberlangsungan hidup anak cucu suku Kamoro.
Piet Renwarin menyebut bahwa persoalan tapal batas belum diselesaikan hingga saat ini, sehingga sebagian tanah adat Mimika Wee dicaplok dan meninggalkan penderitaan bagi anak cucu Kamoro.
“Kenapa persoalan tapal batas ini belum selesai,apa alasannya? Tolong cepat selesaikan supaya tidak saling membunuh,” pungkasnya. (Sitha)
