Timika (Suaramimika.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh dengan turun langsung ke lapangan.
Evaluasi menyeluruh akan dilakukan karena selama ini, Satgas lebih banyak menerima laporan administratif. Di mana, laporan administratif ini dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil pelaksanaan program MBG itu sendiri.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong yang juga Ketua Satgas MBG pada Jumat (10/4/2026) mengatakan, pihaknya ingin memastikan secara langsung kualitas layanan yang diberikan kepada para siswa penerima manfaat.
“Selama ini kami hanya menerima laporan. Karena itu, kami akan turun langsung untuk melihat kondisi dapur, standar kelayakan, serta bagaimana pelayanan itu berjalan di lapangan,” ujar Wabup Kemong.
Saat ini kata Kemong, terdapat 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di sejumlah wilayah Mimika. Namun, efektivitas layanan tersebut masih perlu ditinjau lebih dalam.
Evaluasi akan difokuskan pada berbagai aspek penting, mulai dari fasilitas dapur,apakah sudah permanen atau masih sementara, hingga kapasitas produksi dan jangkauan distribusi ke sekolah-sekolah.
Selain itu, Satgas juga akan menilai kesesuaian menu dengan standar gizi serta kualitas tenaga pengelola yang terlibat dalam program tersebut.
Kemampuan setiap SPPG dalam melayani lebih dari satu sekolah juga menjadi perhatian, termasuk jumlah siswa yang menerima manfaat, apakah sudah menjangkau ribuan siswa atau masih terbatas.
Tak hanya itu, distribusi layanan akan dikaji dari sisi wilayah untuk memastikan program MBG benar-benar menjangkau daerah terpencil, pesisir, serta wilayah yang selama ini belum terlayani.
Kemong menegaskan, untuk tahap awal evaluasi difokuskan pada SPPG yang telah berjalan. Sementara sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG belum menjadi prioritas dalam pembahasan saat ini.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan layanan serta pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah.
“Yang terpenting adalah memastikan program ini benar-benar memenuhi standar dan memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan gizi anak-anak penerima manfaat,” pungkasnya. (Sitha)
