Timika (Suaramimika.com) – Menyikapi adanya situasi kamtibmas yang kian meluas dan memanas, termasuk konflik antar kelompok di Distrik Kwamki Narama yang berujung pada sejumlah peristiwa pembunuhan dan gangguan kamtibmas selama sepekan ini.
Maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, DPRK, dan Forkompinda sepakat untuk melakukan penegakan hukum positif.
Kesepakatan untuk melakukan penegakan hukum positif terhadap aksi kekerasan yang selama ini dikaitkan dengan persoalan adat ini dicapai dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRK Mimika, Rabu (2/9/2026).
“Dalam RDP yang dibicarakan diantaranya, hukum positif harus diambil atas tindakan pelanggaran hukum. Sebab, sayang sekali kalau ini adat berjalan terus, sudah menyimpang dari undang-undang,” tegas Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau.
Ia mengatakan konflik yang terjadi saat ini dikhawatirkan dapat meluas dan dapat bersentuhan dengan kelompok masyarakat lain.
“Jangan sampai juga menyasar ke kelompok atau suku lain, jadi kami mengundang pihak keamanan. Hukum positif harus ditegakkan, dan yang melanggar hukum harus ditindak,” ungkap Primus.
Usai RDP, Pemkab Mimika, dan Forkopimda telah membuat kesepakatan tertulis dan ditanda tangani oleh semua pihak sebagai langkah bersama untuk mencegah konflik tidak berlanjut.
Primus menyebutkan jika penyelesaian konflik di Kabupaten Mimika, harus berlandaskan hukum positif agar tidak menyimpang dari aturan negara maupun adat.
Sementara Kapolres Mimika, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak membenarkan dari RDP sudah disepakati bersama, dan juga sudah telah ditandatangani seluruh pihak yang hadir.
“Akan dibentuk tim terpadu, dan tim ini penting agar mindset masyarakat berubah. Kalau selama ini berpikir perang harus dibalas dengan kepala, maka itu tidak akan pernah selesai,” ungkap Alredo.
Sementara itu Bupati Mimika, Johannes Rettob menyebut jika pihaknya bersama DPRK dan TNI dan Polri akan mengambil langkah nyatat demi menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan kamtibmas yang kondusif agar masyarakat merasa aman.
“Kami hanya meminta dukungan kepada DPR supaya apa yang mau ditangani oleh pemerintah, pihak keamanan, kami lakukan dan semua dukungan,” katanya.
Pemerintah tambah Rettob, berkomitmen untuk memberikan alokasi dana guna mendukung penanganan keamanan secara intensif.
“Pemerintah tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan kepada aparat keamanan untuk mendukung penanganan keamanan,” pungkas Rettob. (Sitha)
