Pemerintahan

Gaji dan Tunjangan PPPK Serta ASN Mimika Tertunda, BPKAD Ungkap Kesalahan Input Anggaran di Internal OPD

×

Gaji dan Tunjangan PPPK Serta ASN Mimika Tertunda, BPKAD Ungkap Kesalahan Input Anggaran di Internal OPD

Sebarkan artikel ini
Marthen Tappi Malissa.

Timika (Suaramimika.com) – Keterlambatan pembayaran hak keuangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika akhirnya menemui titik terang.

Pemerintah daerah memastikan bahwa kendala ini murni bersumber dari persoalan teknis administratif internal, bukan karena ketiadaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ads

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Mallisa, membeberkan bahwa hambatan utama pembayaran yang sempat tertunda hingga dua bulan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terjadi akibat kekeliruan dalam proses penginputan data perencanaan belanja.

“Permasalahannya bukan karena tidak dibayarkan. Dalam penginputan penganggaran terjadi kesalahan, ada kelebihan penginputan pada rincian belanja gaji pokok, sementara pada tunjangan dan komponen lainnya justru kurang. Karena itu, kami sudah memerintahkan untuk dilakukan pergeseran anggaran,” ujar Marthen, Senin (16/11/2026).

Marthen menilai lambatnya penanganan administrasi ini merupakan bentuk kelalaian yang bersumber dari ketidakcermatan para operator serta bendahara di masing-masing instansi.

Menurutnya, pengawasan berkala terhadap realisasi anggaran seharusnya menjadi garda terdepan agar kesalahan penempatan pos belanja dapat dicegah sejak dini.

Ia menegaskan, ketersediaan dana di dalam kas daerah sebenarnya sudah mencukupi secara keseluruhan, termasuk untuk menutupi kebutuhan khusus di Dinas Pendidikan yang sebelumnya sempat dikabarkan mengalami defisit hingga miliaran rupiah.

Masalah di dinas tersebut, kata Marthen, juga berakar dari ketidaksesuaian alokasi antara pos gaji pokok dan tunjangan.

Sebagai solusi cepat, BPKAD Mimika telah menginstruksikan seluruh OPD terdampak untuk segera memproses pergeseran anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pihak BPKAD optimis bahwa setelah penyesuaian data pada sistem tersebut rampung, proses pencairan hak-hak kepegawaian yang sempat tertunda dapat segera diselesaikan dan dinikmati oleh para pegawai dalam pekan ini.

Ke depan, BPKAD Mimika berharap jajaran pengelola keuangan di setiap OPD dapat meningkatkan ketelitian serta memperketat pengawasan penyusunan anggaran guna menghindari berulangnya kendala administratif serupa. (Sitha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *