Timika (suaramimika.com) – Kepala Distrik Wania, Merlyn Temorubun, S.STP memberikan apresiasi atas diselenggarakannya agenda Reses Tahap II yang digelar oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno di Kantor Distrik Wania, Jumat (10/10/2025).
Distrik memberi usulan kepada Anggota DPRK yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) Wania untuk melaksanakan program kerja yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Pada agenda reses ini, Merlyn menyebut jika Anggota DPRK tersebut berdiskusi dengan aparat kampung, kelurahan, kepala kampung, lurah dan ia selaku kepala distrik.
“Saya rasa reses bersama kami yang pertama kali dilakukan ya, oleh anggota dewan. Setidaknya di Distrik Wania itu yang pertama kali dilakukan. Jadi, kami mengapresiasi kedatangan Bapak Tandiseno,” ujar Merlyn.
Dalam agenda diskusi ini, Merlyn mengungkapkan jika wakil rakyat telah menyerap aspirasi dari kampung dan kelurahan. Paling banyak itu persoalan normalisasi drainase, kemudian penerangan jalan, penerangan jalan, kemudian aspirasi untuk pembangunan rumah layak huni.
Pembangunan rumah layak huni ini bisa dilakukan jika melihat adanya keseluruhan nilai ekspor dari Timika ke luar negeri itu tinggi. Jadi, pendapatan hasil ekspor tembaga, konsentrat tembaga, emas, dan pertambangan sangat besar untuk Indonesia yang diterima per bulan Agustus kemarin.
“Sehingga, kami lihat bahwa paling banyak 80% itu kan dari sini—dari Freeport. Seharusnya itu kembali ke masyarakat dalam bentuk rumah,” jelasnya.
Lanjutnya, pembangunan rumah layak huni di Wania penting dilakukan karena sampai saat ini, masih banyak rumah khususnya masyarakat lokal Amungme dan Kamoro. Di mana, satu rumah bisa menampung tiga, empat keluarga sampai lima kepala keluarga di dalamnya.
Kemudian, distrik juga menyampaikan bahwa secara Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk tingkat distrik Wania paling tinggi di Kelurahan Kamoro Jaya dengan IPM-nya 7,1. Kemudian, terendahnya di Kampung Mandiri Jaya itu 6,8.
“Itu jomplang. Nah, kenapa jomplang? Karena hal-hal itu sudah—akses ke pendidikan, perumahan, hal-hal kehidupan sehari-hari yang tidak layak untuk masyarakat. Itu yang tadi kami sampaikan ke Bapak Tandiseno,” kata Merlyn.
Distrik berharap bisa diprioritaskan pembangunan rumah untuk Orang Asli Papua, terutama dua suku besar di sini.
Selain usulan pembangunan rumah layak huni, program lain yakni kebutuhan akan sarana penerangan dan drainase.
Ditambahkan Merlyn, khusus untuk pihak distrik, mereka juga mengusulkan soal proporsi anggaran yang dikelola oleh kelurahan.
“Satu kelurahan yang besar, misalnya Kelurahan Kamoro Jaya, dengan 10.000 kepala keluarga—10.000 sekian, ya—itu masih dapat 50 juta yang sama dengan tempat lain per tiga bulanan. Dipotong pajak, itu mau bikin apa? Akhirnya, pelayanan kepada masyarakat itu tidak maksimal, jauh dari ideal,” ungkapnya.
Selanjutnya, distrik juga menyebut soal sinkronisasi program dari OPD-OPD teknis ke distrik.
“Karena distrik ini kami kan yang punya masyarakat. Seringkali OPD teknis datang berkegiatan di kami, kami tidak tahu. Selesainya baru kami terima SPPD. Ini yang juga menjadi perhatian,”pungkas Merlyn. (Sitha)
