Timika (suaramimika.com) – Pemetaan wilayah yang cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (Bias) masih rendah di 10 Puskesmas dalam wilayah kota.
Melihat hal ini, Dinas Kesehatan Mimika melalui Seksi Imunisasi menggelar Pertemuan Koordinasi Pengendalian Penyakit Berpotensi Wabah (PD3I) di Kabupaten Mimika, Selasa (4/11/2025) di Hotel Grand Tembaga.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Mimika, Linus M.R Dumatubun mengatakan, pertemuan koordinasi PD3I ini dilakukan antar tim imunisasi dan survelence.
Kata Linus, cakupan imunisasi Bias sampai September baru mencapai 50 persen dari target 95 persen untuk tahun 2025. Demikian juga halnya dengan IDL baru mencapai 50 persen.
“Saat ini cakupan IDL yang masih dibawah 50 persen adalah Puskesmas Bhintuka, SP13 dan Puskesmas Ayuka. Itu berarti, menjadi pekerjaan prioritas agar di dua bulan terakhir ini bisa mencakup secara keseluruhan, yakni 95 persen,” jelas Linus.
Dengan rendahnya cakupan IDL dan Bias ini, tentunya berpotensi akan munculnya kejadian luar biasa (KLB) antigen.
“Atas kondisi ini, 10 Puskesmas dalam kota diharapkan gencar lakukan imunisasi Kejar untuk melengkapi dosis vaksin yang terlewat dari jadwal seharusnya,” ungkapnya.
Lanjut Linus, untuk dorongan imunisasi Kejar juga harus dilakukan di seluruh Puskesmas yang ada di pegunungan dan pesisir.
“Kita dorong pelaksanaan imunisasi Kejar, untuk melengkapi imunisasi bagi anak-anak yang belum diimunisasi secara lengkap. Imunisasi kejar ini dilakukan secara gratis,” jelas Linus.
Saat ini, masing-masing Puskesmas menyampaikan jika kendala utama mengapa cakupan IDL dan Bias masih rendah yakni masih minimnya kesadaran masyarakat.
“Meskipun terjangkau, akan tetapi tidak lengkap. Masyarakat banyak hidup berpindah-pindah wilayah,sehingga kehilangan tempat untuk melakukan imunisasi,” ungkap Linus.
Dinkes tambah Linus, berharap adanya peran dari pemerintah Kelurahan dan Kampung untuk terus memberi edukasi supaya seluruh warga sadar dan ikut imunisasi.
Hal yang sama juga harus dilakukan oleh masing-masing sekolah, agar terus mendorong kerja sama dalam pelayanan imunisasi bagi anak muridnya.
“Tidak bisa hanya dijalankan oleh Puskesmas,tapi semua stakeholder harus terlibat supaya tidak terjadi KLB antigen lainnya,” pungkasnya. (Sitha)
