Timika (suaramimika.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, bersiap mengurai persoalan eks karyawan Mogok Kerja (Moker) PT Freeport Indonesia.
Penguraian masalah ini dilakukan, dengan adanya Panitia Khusus (Pansus). Dimana, DPRK yakni Fraksi Rakyat Bersatu DPRK Mimika resmi menunjuk Derek Tenouye sebagai Ketua Pansus.
Pansus ini nantinya akan mengurai persoalan 8.300 eks karyawan Moker PT Freeport Indonesia yang belum terselesaikan sejak 2017 lalu.
Derek Tenouye sendiri terpilih sebagai Ketua Pansus setelah dipilih melalui rapat pengusulan nama Pansus di aula DPRK Mimika, pada Senin (23/2/2026).
“Terima kasih untuk teman-teman di Fraksi yang telah memilih saya, sebagai Ketua Pansus untuk menangani persoalan karyawan Moker,” ujar Derek.
Kata Derek, persoalan karyawan Moker telah berlangsung cukup lama, dan belum menemukan titik kepastian hukum. Sejak 9 tahun lalu, eks karyawan Moker telah melakukan aksi demonstrasi baik di daerah, tingkat provinsi, hingga ke pemerintah pusat. Walaupun sudah melakukan aksi ini, ternyata belum membuahkan hasil yang jelas.
Ia menjelaskan, upaya memperjuangkan hak ribuan karyawan tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK Mimika. Namun karena masih terdapat sejumlah kendala, pembentukan Pansus dinilai sebagai langkah strategis untuk mencari solusi yang lebih terarah.
Meski Pansus belum ditetapkan melalui rapat paripurna, Derek memastikan pihaknya akan segera mengagendakan pertemuan dengan manajemen PTFI untuk meminta penjelasan terkait aturan dan kebijakan yang diterapkan terhadap para karyawan Moker.
Selain itu, Pansus juga akan menggelar pertemuan dengan perwakilan ribuan karyawan Moker guna mendengar langsung tuntutan serta harapan mereka terhadap manajemen perusahaan.
“Kita akan bertemu manajemen PTFI dan menanyakan kembali apa penyebab dari semua tuntutan para karyawan Moker ini. Itulah gunanya Pansus ini dibentuk,” tegasnya.
Derek menambahkan, penyelesaian persoalan ini akan difokuskan di Timika, bukan di tingkat provinsi maupun di Jakarta, agar prosesnya transparan dan dapat disaksikan langsung oleh para karyawan Moker serta masyarakat luas.
Ia pun berharap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD segera dibagikan sehingga rapat paripurna penetapan Pansus dapat segera dilaksanakan.
“Kita harapkan DPA APBD segera dibagi supaya bisa lakukan paripurna penetapan Pansus ini, sehingga kami bisa mulai bekerja menentukan langkah dan menyusun agenda,” pungkas Derek. (Sitha)
