Timika (Suaramimika.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, telah menyelesaikan agenda Forum Perangkat Daerah Tahun 2026.
Setelah melalui seleksi yang ketat, setidaknya ada kurang lebih 800 usulan yang masuk dari berbagai perangkat daerah.
“Total usulan itu lebih dari 800. Dari jumlah tersebut, sekitar 200-an yang diterima, sedangkan sekitar 500 lainnya ditolak atau masih diverifikasi. Ini memang bagian dari proses penyaringan agar program yang masuk benar-benar berkualitas,” jelas Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang, pada Jumat (27/3/2026).
Adapun 800an program usulan ini didapat kata Septinus, setelah melalui proses pembahasan, verifikasi, dan penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah, hanya sekitar 200-an usulan yang dinyatakan layak untuk diterima.
Sementara itu, sekitar 500 usulan lainnya ditolak atau masih dalam tahap verifikasi lebih lanjut.
Kata Septinus, tingginya jumlah usulan yang tidak lolos bukan berarti program tersebut tidak penting, melainkan karena perlu penyesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta keterbatasan anggaran dan prioritas.
Septinus menegaskan bahwa Forum Perangkat Daerah bukan sekadar tempat menampung seluruh usulan, melainkan menjadi ruang untuk mempertajam program agar lebih fokus dan tepat sasaran. Ia menyebut bahwa forum ini merupakan kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“FPD ini sebenarnya hasil dari kesepakatan Musrenbang. Di sini kita mempertajam, mana yang benar-benar menjadi prioritas untuk tahun 2027. Jadi bukan semua usulan langsung diterima,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam proses tersebut, seluruh usulan harus disesuaikan dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD serta visi dan misi kepala daerah. Hal ini penting agar pembangunan berjalan terarah dan tidak keluar dari kerangka besar yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Septinus mengungkapkan bahwa dari sejumlah prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati Mimika, terdapat 17 program prioritas yang kemudian difokuskan kembali menjadi 12 sasaran utama.
“FPD ini sebenarnya hasil dari kesepakatan Musrenbang. Di sini kita mempertajam, mana yang benar-benar menjadi prioritas untuk tahun 2027. Jadi bukan semua usulan langsung diterima,” ungkapnya.
Dalam proses tersebut lanjutnya, seluruh usulan harus disesuaikan dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD serta visi dan misi kepala daerah. Hal ini penting agar pembangunan berjalan terarah dan tidak keluar dari kerangka besar yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, dari sejumlah prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati Mimika, terdapat 17 program prioritas yang kemudian difokuskan kembali menjadi 12 sasaran utama.
“Isu konflik sosial juga kita angkat. Ini harus menjadi perhatian bersama. Termasuk juga pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga,” katanya.
Sementara itu, sektor pariwisata turut menjadi salah satu fokus pengembangan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menekankan pentingnya kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.
“Semua pihak harus terlibat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita juga libatkan akademisi dan tim asistensi dari provinsi untuk memberikan masukan,” ungkapnya.
Saat ini tambahnya, merupakan tahun awal dalam masa kepemimpinan daerah, sehingga berbagai program masih dalam tahap penyesuaian. Namun demikian, ia optimistis bahwa hasil pembangunan akan mulai terlihat dalam beberapa tahun ke depan.
“Ini memang masih tahun pertama, tapi kita optimis tahun 2026 sudah mulai kita dorong lebih maksimal, dan di tahun 2027 hasilnya sudah bisa terlihat,” katanya.
Dengan dukungan dana Otonomi Khusus (Otsus), pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk mempercepat pembangunan, asalkan dikelola dengan baik dan tepat sasaran.
Setiap program paparnya, harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.
“Intinya, semua program harus sejalan dengan visi pembangunan daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Itu yang menjadi tujuan utama kita,” pungkas Septinus. (Sitha)
