Timika (Suaramimika.com) – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menanggapi soal aksi unjuk rasa Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait rolling jabatan beberapa waktu lalu.
Bupati menegaskan jika seluruh proses rolling jabatan telah dilakukan sesuai mekanisme, yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Di mana dalam mekanisme tersebut, ia menyebut jika kepala daerah hanya mengusulkan nama. Sementara itu, untuk keputusan akhir tetap berada di BKN.
“BKN itu akan memberikan tiga kemungkinan, yaitu yang pertama direkomendasikan, ke dua tidak direkomendasikan, dan terakhir tidak dapat diproses. Semua hasil itu kami bahas bersama dengan pak wakil bupati,” ujar Bupati pada Senin (30/32026).
Menurutnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), tidak memiliki kewenangan dalam menentukan jabatan, sehingga tudingan adanya manipulasi data dinilai tidak berdasar.
“Semua usulan dan perbaikan masuk ke saya, dan harus mendapat persetujuan saya. Akun BKN hanya dipegang kepala daerah, saya yang tau passwordnya, dan ini tidak bisa digunakan oleh pihak lain,” ungkapnya.
Seluruh proses mutasi jabatan kata Bupati, dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Untuk itulah, ia juga menepis isu adanya intervensi pihak tertentu.
Jika terdapat usulan yang belum memenuhi syarat tambahnya, maka akan diperbaiki dan diajukan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati juga menegaskan adanya oknum, yang diduga berupaya memecah belah dirinya dengan Wakil Bupati.
“Unjuk rasa yang dilakukan oknum-oknum itu, seakan-akan ingin memecah belah saya dengan pak Wakil. Mereka menggiring opini bahwa rolling dilakukan tanpa sepengetahuan Wakil, padahal itu hasil kesepakatan kami berdua,” tegas Rettob.
Melihat persoalan ini, pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang diduga menjadi aktor di balik aksi tersebut, dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.
“Kami sudah kantongi nama-namanya dan akan kami tindaklanjuti,” ungkap Rettob. (Sitha)
