Timika (Suaramimika.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika mulai mengintensifkan koordinasi lintas instansi guna melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) periode triwulan kedua tahun 2026.
Koordinator Divisi Data KPU Mimika, Budiono, Kamis (30/4/2026), mengatakan, pihaknya telah bergerak sejak pekan lalu pasca pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).
Fokus utama KPU saat ini adalah melakukan koordinasi dengan Tata Pemerintahan (Tapem), Dinas Perumahan, Pemerintahan Kampung, serta Distrik Mimika Baru (Miru) dan Distrik Wania.
“Jadi kita sudah mulai dari minggu kemarin pasca pleno DPB, kita kan mau menjelang DPB triwulan kedua,” ujarnya.
Salah satu poin krusial dalam pemutakhiran kali ini adalah sinkronisasi data Rukun Tetangga (RT).
Sampai saat ini banyak masa jabatan pengurus RT yang telah berakhir tahun lalu, sehingga perlu adanya pembaruan data.
“Kami berkoordinasi dengan Tapem dan Pemerintahan Kampung untuk meng-update data RT. Persoalan klasik dalam pemilu sering kali berakar dari batas wilayah RT dan alamat yang tidak jelas. Hal ini sudah kami laporkan kepada instansi terkait agar segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Selain masalah RT, Budi menyebut KPU, memberikan perhatian khusus pada penghuni perumahan baru, khususnya di wilayah Distrik Wania. KPU menemukan banyak warga yang secara fisik sudah tinggal di perumahan, namun belum melakukan perpindahan domisili secara administrasi.
“Kami akan melakukan uji petik terhadap data dari KPU RI. Kami ambil sampel di lapangan untuk mengecek validitasnya. Perumahan menjadi sasaran utama karena lokasinya yang berkelompok dan memiliki pengelola (developer), sehingga lebih mudah didata,” ungkapnya.
Budiono menambahkan, hasil dari pendataan di perumahan ini nantinya akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk diagendakan perekaman e-KTP di lokasi tersebut.
“Itu tujuannya nanti kita akan sampaikan ke Capil untuk diagendakan waktu melakukan perekaman di perumahan-perumahan tersebut,” ungkapnya.
Meski sudah mulai berjalan, Budiono mengakui adanya kendala teknis dalam koordinasi, seperti beberapa pejabat instansi terkait yang sedang tidak berada di tempat saat dikunjungi.
“Rencananya, setelah pleno hari Senin besok, kami akan mengusulkan untuk langsung turun ke lapangan. Kami akan mendatangi perumahan-perumahan dan beberapa RT untuk uji sampel berdasarkan data DPT yang ada,” pungkas Budi. (Sitha)
