Timika (Suaramimika.com) – Para Pencari Kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) masih kesulitan untuk mendapatkan sertifikat keahlian dan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Sulitnya mendapatkan sertifikat keahlian ini diungkapkan oleh perwakilan Asosiasi Pencaker OAP saat menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, Senin (4/5/2026).
Primus mengungkapkan jika Asosiasi Pencaker OAP kesulitan mendapatkan sertifikat keahlian karena biaya yang sangat mahal. Untuk itulah mereka berharap adanya dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja ataupun YPMAK.
“Mereka didalamnya ada dua suku besar Amungme dan Kamoro yang sulit dapat surat dari LPK, mau dapat sertifikat keahlian dan K3 sebesar Rp 8-9 juta. Kesulitan biaya, apakah pemerintah lewat Dinas Tenaga Kerja atau YPMAK juga bisa bantu atau tidak,” ujar Primus.
Kata Primus, Asosiasi Pencaker OAP selain memperhatikan kebutuhan dari Amungme dan Kamoro, juga Papua secara keseluruhan lewat anggaran Otsus.
Selain mengeluhkan soal mahalnya biaya sertifikat keahlian, asosiasi sebutnya juga berharap adanya keberpihakan perusahaan yang ada di Mimika dengan menerima Pencaker lokal terlebih dahulu.
“Selain dua suku besar juga Papua lainnya, perusahaan diharapkan ada perhatian dari Pencaker lokal terlebih dahulu karena sampai hari ini dilihat penerimaan tenaga kerja banyak dari luar daerah padahal Pencaker di sini punya kemampuan juga yang tidak kalah kompetensinya,” jelasnya.
Rekruitmen karyawan yang selama ini sebagian besar dari luar Papua, jelas Primus, harus dibatasi. Di mana, rekruitmen karyawan harus dilakukan dari dalam Timika agar pergerakan ekonomi bisa terus bergulir dan daya beli masyarakat bisa terus meningkat.
“Kami harap rekrut karyawan atau Pencaker itu dari dalam daerah ini saja dulu karena kompetensi mereka juga ada. Kalau ini yang dilakukan, maka ekonomi bisa terus jalan dan daya beli masyarakat pun akan meningkat,” pungkas Primus. (Sitha)
