Timika (Suaramimika.com) – Pendapatan dan belanja merupakan dua sisi yang harus senantiasa dijaga keseimbangannya. Di mana, APBD yang baik adalah apabila disisi pendapatannya senantiasa meningkat seiring dengan waktu dengan memaksimalkan potensi disemua
struktur pendapatannya.
Hal itu diungkapkan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam agenda Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pendapatan daerah Tahun 2026, Senin (18/6/2026) di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Bupati Rettob mengatakan, disisi lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan belanja yang efisien, efektif dengan mengedepankan skala prioritas sesuai visi misi bupati/wakil bupati sehingga tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat dapat diwujudkan.
Pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar utama kemandirian fiskal daerah.
“Kemampuan kita dalam membiayai pembangunan, meningkatkan infrastruktur, dan memberikan pelayanan publik yang prima sangat bergantung pada optimalisasi
penerimaan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Oleh karena itu melalui momentum Rakorsus ini ia menekankan beberapa point strategis yakni melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PDRD, akselerasi digitalisasi pelayanan, tingkatkan sinergi dan kolaborasi bersama stake holder terkait serta
memberikan edukasi dan kemudahan bagi wajb pajak/wajib retribusi.
“Pada hari ini kita berkumpul disini untuk memonitoring dan mengevaluasi pendapatan asli daerah dalam hal ini pajak dan retribusi daerah, sekaligus berdiskusi untuk peningkatan dan optimalisasinya ke depan,” jelasnya.
Rettob berharap muncul ide-ide inovasi baru untuk menghasilkan potensi baru dari masing-masing OPD pengelola pendapatan dan sudah pasti harus didukung regulasi yang memadai.
Bapenda selaku koordinator penerimaan daerah bersama bagian hukum diharapkan berperan aktif dalam mengakomodir serta memfasilitasi opd pemungut sehingga tercipta sinergitas dalam pelaksanaannya.
Pada kesempatan ini juga Rettob mengapersiasi bank Papua cabang Timika, selaku bank persepsi kas daerah kabupaten Mimika agar senantiasa membantu Bapenda dan OPD pengelola pendapatan dengan memberikan layanan online payment yang pernah dilauncing bersama di akhir tahun 2018 yang dilanjutkan dengan bank bank lainnya, seperti bank mandiri, bank bni, bri dan kantor pos.
Kerja sama ini lanjutnya, merupakan salah satu langkah merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dengan meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat.
Lanjutnya, rekonsiliasi data antar bank bersama bank Papua selaku bank persepsi RKUD harus senantiasa dilakukan bersama Bapenda.
“Untuk itu pada kesempatan ini
pula, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan bank, kantor pos, samsat mimika dan semua pihak yang telah menjadi mitra kerja pemerintah yang telah mendukung pengelolaan pendapatan daerah,” ungkapnya.
Selanjutnya kata Rettob, ada kata
kuncinya yakni membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. (Sitha)
