Timika (Suaramimika.com) – Adanya menaikan harga barang di seluruh Indonesia, menjadi penyebab lambatnya pembangunan fisik di Mimika, Papua Tengah.
Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, jelang akhir Bulan Mei 2026 ini banyak masyarakat yang mengkritisi pemerintah karena melihat pembangunan infrastruktur yang tidak berjalan.
Bupati menyebut jika pembangunan infrastruktur tidak berjalan karena, adanya beberapa catatan penting yakni harga-harga barang sekarang hampir seluruh Indonesia 22 persen meningkat.
“Misalnya kita ambil material di Surabaya, dia naik 22 persen, belum lagi kalau kita bawa ke sini,” ujar Bupati Rettob, pada Rabu (20/5/2026).
Masalah transportasi sebutnya, juga menjadi alasan lain pembangunan di Mimika berjalan lambat. Melihat persoalan ini, pemerintah saat ini sedang melakukan review, atau peninjauan ulang tentang harga satuan barang.
Bupati yang juga adalah Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengungkapkan, jika persoalan naiknya harga barang ini juga dibahas dalam grup WhatsApp mereka.
Melihat persoalan ini, rata-rata pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap anggaran, yang sudah direncanakan untuk pembiayaan proyek fisik.
“Transportasi saja mahal. Jadi ini bukan saja di Mimika, orang selalu bilang di Mimika, tidak, ini seluruh Indonesia. Saya ini wakil ketua APKASI. Ini sering kami bicara dalam grup terkait dengan pembangunan secara keseluruhan, makanya rata-rata melakukan evaluasi,” katanya.
Bupati mengungkapkan, saat ini kegiatan yang berjalan hanya berupa belanja jasa saja. Sementara itu, untuk pekerjaan fisik masih belum ada, karena pihaknya harus merubah harga satuan.
“Kegiatan yang rata-rata adalah belanja jasa. Belanja infrastruktur hampir praktis belum jalan, karena kita harus merubah dulu angka-angkanya,” jelasnya.
Lanjutnya, untuk menanggulangi minimnya pembangunan dan mahalnya harga barang, Pemkab berencana mengurangi volume pekerjaan sehingga kontraktor tidak terbeban dan mau mengikuti tender.
“Sekarang saya tanya, kalau harganya mahal, apa kontraktor mau kerja? Misal volumenya kita bikin jalan 1 kilometer, terus uangnya untuk 1 kilometer cuma Rp10 juta, katakanlah begitu ya. Terus kita paksakan kontrak dengan Rp10 juta, dia mau atau tidak? Nanti malah tidak ada yang ikut tender. Makanya kami review supaya uang yang tidak mungkin kita tambah, namun yang kita lakukan adalah mengurangi volume. Rata-rata semua begitu,” papar Bupati.
Tambahnya, lambatnya pembangunan fisik tidak hanya terjadi di Mimika tetapi juga di seluruh Indonesia. Apabila ada daerah yang melakukan pembangunan fisik, maka menurutnya itu adalah program tahun jamak (multiyears).
“Orang-orang bilang di kabupaten lain sudah jalan, ya itu kabupaten yang jalan itu karena multiyears rata-rata. Tapi kalau untuk tahun-tahunan itu, hampir praktis tidak ada,” pungkasnya. (Sitha)
