Timika (Suaramimika.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Freeport Indonesia (PTFI), dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), di Jakarta, pada Rabu (17/6/2026) yang menjadi kunci percepatan pembangunan.
Ada tiga nota kesepahaman yang ditandatangani yakni kerja sama pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan antara Pemkab Mimika dan PTFI.
Ke dua, pemanfaatan tailing PTFI untuk pembangunan daerah, serta terakhir, kerja sama Pemkab Mimika dan YPMAK di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur.
Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Executive Vice President Sustainable Development PTFI Claus Wamafma, Ketua YPMAK, Leonardus Tumuka, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Rettob mengatakan jika tantangan pembangunan daerah, tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci percepatan pembangunan.
“Era saat ini adalah era kolaborasi. Pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil harus bersatu. Karena itu, kerja sama ini harus menjadi langkah nyata untuk mempercepat pembangunan Mimika,” ujarnya pada Kamis (18/6/2026).
Rettob mengingatkan agar MoU yang telah ditandatangani bersama PTFI, dan YPMAK tidak berhenti sebagai dokumen seremonial.
Ia menekankan perlunya tindak lanjut melalui PKS teknis yang terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Ia juga mengajak seluruh OPD untuk membangun pola kerja yang lebih terintegrasi dengan Freeport dan YPMAK, serta mengusulkan penyusunan blueprint pembangunan bersama sebagai pedoman agar program tidak lagi berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih.
“Kalau kita sepakat dan bekerja bersama, pembangunan di Mimika bisa bergerak lebih cepat. Kita punya APBD, dukungan pemerintah pusat, Freeport, dan YPMAK. Tinggal bagaimana kita menyatukan langkah,” tegas Rettob.
Sementara itu, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Mimika melalui sinergi dengan Pemkab Mimika dan YPMAK. Fokus utama kerja sama diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kampung, serta infrastruktur.
“Tujuan dari sinergi dan kolaborasi ini tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya masyarakat Amungme, Kamoro, dan seluruh warga yang hidup di wilayah ini,” ujar Tony.
Sepanjang tahun 2025 kata Tony, kontribusi PTFI kepada Pemkab Mimika melalui berbagai skema penerimaan negara dan daerah mencapai sekitar Rp4,8 triliun. Pada tahun 2026, Mimika juga menerima sekitar Rp1,2 triliun dari pembagian keuntungan bersih perusahaan.
“Total kontribusinya sekitar Rp 6 triliun. Harapannya dana tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Tony menyampaikan bahwa operasional PTFI masih dalam proses pemulihan pasca insiden aliran material basah pada September 2025.
Saat ini kapasitas produksi baru mencapai sekitar 50 persen dari kondisi normal. Meski demikian, ia optimistis kontribusi perusahaan kepada negara dan daerah akan terus meningkat seiring pulihnya operasional tambang dalam beberapa tahun ke depan.
Penandatanganan tiga nota kesepahaman ini menjadi momentum penting bagi Mimika untuk memperkuat koordinasi pembangunan.
Di tengah tantangan ekonomi dan tingginya harapan masyarakat terhadap peningkatan layanan dasar, kolaborasi antara pemerintah daerah, PTFI dan YPMAK diharapkan mampu menghadirkan program yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan komitmen yang telah dibangun bersama, Mimika kini ditantang untuk memastikan setiap program yang lahir dari kerja sama tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar berhenti pada penandatanganan dokumen. (Sitha)
