Timika (Suaramimika.com) – Bupati Mimika, Johannes Rettob menegaskan kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap dapat menjaga kedisiplinan dari semua Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini ia tegaskan saat memimpin Apel Gabungan di Koridor Kantor Pusat Pemerintahan, Jalan Poros SP3, Senin (3/8/2026).
Bupati Rettob mengatakan, kedisiplinan OPD ini sangat diperlukan karena saat ini pemerintah daerah berkomitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRK atas LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan memulai proses APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Ia menyampaikan penyesalan atas ketidakhadiran sejumlah kepala OPD saat rapat paripurna LKPJ Bupati Mimika Tahun 2025.
Ke depan Rettob menegaskan kepada seluruh kepala OPD wajib hadir penuh tanpa diwakilkan.
“Saat paripurna LKPJ Bupati itu banyak kepala OPD tidak hadir, ini menjadi perhatian buat saya. Saya tidak mau pimpinan OPD diwakilkan stafnya,” tegasnya.
Bupati menekankan pentingnya disiplin aparatur dalam mengikuti arahan DPRK karena rekomendasi yang diberikan merupakan masukan konstruktif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia meminta agar kepala OPD yang tidak hadir dicatat sebagai evaluasi internal.
“Hari ini, seluruh OPD hadir di BPKAD Mimika pukul 10.00 untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring APBD Perubahan. Saya ingatkan kembali batas waktu evaluasi 100 hari kerja telah terlewati, sementara progres input data masih sangat lambat,” jelas Rettob.
Selain itu, ia menyoroti keterlambatan OPD dalam menindaklanjuti SIPD dan kelengkapan dokumen LAKIP yang diminta oleh Bagian Ortal. Bupati menilai hal ini menunjukkan lemahnya respon dan meminta agar segera dilengkapi sesuai standar nasional.
“Rekomendasi itu baik buat kita. Jangan lagi ada OPD yang absen. APBD Perubahan harus kita kawal bersama, SIPD dan LAKIP jangan ditunda lagi,” pungkas Rettob. (Sitha)
