Timika (suaramimika.com) – Sebagai langkah menjadi penting dalam mendorong transformasi digital layanan publik, khususnya di bidang kesehatan, maka Bupati Mimika, Johannes Rettob, mewakili Provinsi Papua Tengah melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) di gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Dengan adanya SKB tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan proses perizinan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi.
Kehadiran Kabupaten Mimika dalam agenda nasional ini kata Rettob, sekaligus juga untuk memastikan Papua Tengah mendapat manfaat langsung dari digitalisasi layanan publik.
“Kami berharap penerapan MPPDN dapat mempercepat proses penerbitan Surat Izin Praktik (SIP), meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta mempermudah masyarakat dan tenaga kesehatan dalam mengurus perizinan secara digital,”ujarnya.
Untuk diketahui, SKB perizinan tenaga medis dan kesehatan ini ditandatangani bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, serta BSSN.
Integrasi lintas kementerian ini diharapkan mampu membangun ekosistem pelayanan publik yang modern, inklusif, dan efisien.
“Dengan kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah, kita bersama-sama memperkuat layanan publik berbasis digital demi kesejahteraan masyarakat Mimika dan Papua Tengah,”tambah Rettob.
Keterlibatan Mimika dalam agenda nasional ini sekaligus menegaskan posisi Papua Tengah sebagai daerah yang siap menyongsong era pelayanan publik digital, khususnya dalam menjawab tantangan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah. (Sitha)
