Timika (suaramimika.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Mariunus Tandiseno menggelar agenda reses tahap II di Distrik Wania. Reses yang dihadiri kurang lebih 300an warga ini ia gelar dipelataran kediamanya di Jalan Yos Sudarso, Kamis (9/10/2025).
Politisi Partai Golkar ini menyebut jika ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh warga yakni pertama, persoalan tidak berfungsinya sarana drainase dengan baik.
Drainase yang tidak berfungsi dan menyebabkan banjir ini menurutnya bukan semata-mata adalah salah dari pemerintah daerah. Ada juga peran dari warga yang acuh tak acuh karena membuang sampah sembarangan.
Untuk persoalan drainase yang tidak berfungsi ini, ada beberapa solusi yang diupayakan pemerintah yakni memperbaiki drainase menjadi lebih besar ukurannya dan normalisasi sungai. Khusus untuk normalisasi sungai selain berfungsi bagi lancarnya pengairan, juga bisa digunakan untuk aktivitas tempat bersantai bagi warga setempat.
Selain drainase, masalah ke dua yaitu masih minimnya fasilitas penerangan jalan di lorong-lorong rumah warga juga terungkap. Rata-rata di Kelurahan Kamoro Jaya, Inauga dan Nawaripi Dalam masih membutuhkan sarana penerangan jalan.
Selanjutnya, di Distrik Wania juga masih membutuhkan pembangunan jalan di lorong-lorong warga. Distrik Wania yang juga dipadati oleh warga seharusnya diperhatikan untuk pembangunan jalan lorong-lorong seperti dilakukan di Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana.
“Harapan saya di Tahun 2026 itu setelah kita data, kita benar-benar eksekusi masalah lorong-lorong jalan ini harus ditailing atau bahkan diaspal. Diperhatikan juga nanti drainasenya lancar,” ungkap Mariunus.
Pada reses kali ini, warga juga mengeluhkan soal penyaluran KIP yakni sebuah kartu identitas bagi siswa usia 6-21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk mendapatkan bantuan pendidikan tunai melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
KIP ini menurut warga belum tepat sasaran. Penyaluran program dari pemerintah pusat ini kata Mariunus, akan dikoordinasikan kembali sehingga penerima bantuan adalah yang benar-benar sesuai dan tepat sasaran.
“Perlu dikaji kembali dan didata lagi yang memang belum menerima bantuan program pendidikan akan saya coba usulkan. Saya sudah koordinasi dengan DPR RI. Kita sama-sama akan perjuangkan,” pungkas Mariunus. (Sitha)
