Timika (suaramimika.com) – Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Tengah, melakukan pendampingan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Mimika.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, pada Selasa (14/10/2025 mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mimika mengundang BPKP sebagai mitra dan fasilitator.
“BPKP datang guna memastikan bahwa proses penilaian ini berjalan objektif. Lalu hasilnya dapat menjadi peta jalan yang jelas, bagi pemerintah Kabupaten Mimika untuk melakukan perbaikan berkelanjutan,” jelas Kemong.
Menurut Wabup, kegiatan pendampingan ini dapat menjadi momentum bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, untuk semakin menyadari bahwa SPIP bukanlah tugas Inspektorat semata.
Melainkan SPIP adalah tanggung jawab seluruh OPD, dari pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran pelaksana.
“Ini adalah budaya kerja, yang harus kita bangun dan hidupkan setiap hari. Saya ingin menegaskan kembali bahwa penguatan SPIP, merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi dan upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik,” jelasnya.
Lanjut Wabup, dengan SPIP yang matang, maka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan akan berjalan lebih terukur, tepat sasaran, serta minim penyimbangan. Hal ini akan berdampak langsung, pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Ditambahkanya, komitmen kepala daerah dan para pimpinan OPD, merupakan kunci utama keberhasilan implementasi SPIP.
“Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel di Kabupaten Mimika, diperlukan komitmen kepala daerah dan para pimpinan OPD,” jelas Kemong.
Ia juga mengungkapkan, jika SPIP ini menjadi penting. Dimana, SPIP dapat dianggap sebagai sistem imunitas bagi pemerintah daerah.
“Jika sistem imun kita kuat, tubuh kita akan mampu menangkal berbagai penyakit dan dapat beraktivitas secara produktif begitu pula dengan SPIP,” ucap Kemong.
SPIP yang matang dan terimplementasi dengan baik kata Kemong, akan menjadi garda terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien, laporan keuangan dapat diandalkan dan akuntabel.
Selain itu, aset negara aman dari penyalahgunaan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan terjaga.
Penilaian maturitas ungkapnya, bukan untuk mencari-cari kesalahan tapi merupakan proses diagnosis bersama atau check-up untuk melihat sejauh mana ‘kesehatan’ sistem pengendalian intern pemerintah daerah.
Lanjutnya, penilaian maturitas tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area-area yang sudah baik untuk dapat pertahankan, dan area mana yang masih perlu diperkuat bersama-sama. (Sitha)
