Timika (suaramimika.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, menargetkan pendapatan di Tahun 2026 sebesar Rp 5,6 triliun.
Target ini turun Rp 500 miliar dari Tahun 2025 lalu, yakni sebesar Rp 6,1 triliun.
Turunnya target pendapatan tahun ini kata Kepala BapendaKabupaten Mimika, Drs. Dwi Cholifah, M.Si, Jumat (13/2/2026) berdasarkan data potensi riil.
Penurunan target pendapatan ini juga terjadi karena kebijakan pusat terkait pemangkasan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga dari Rp6,1 triliun menjadi Rp5,6 triliun.
“Kalau optimis, kami sangat optimis karena penyusunan target ini berdasarkan data potensi riil. Kalau dipaksakan tetap di Rp 6 triliun atau Rp 6,5 triliun itu tidak realistis,” jelas Dwi.
Dwi menyebut hingga pertengahan Februari 2026, dari total target Rp 5,6 triliun tersebut telah terealisasi sebesar Rp 252.982.648.917 atau sekitar 4,47 persen.
Sementara itu, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sekitar Rp 585 miliar, baru terealisasi Rp 13 miliar. Untuk retribusi daerah, dari target Rp 17,2 miliar baru terealisasi Rp 561 juta atau 3,26 persen.
Adapun pendapatan dana transfer dari target Rp 3,2 triliun telah terealisasi Rp 239 miliar atau 7,32 persen.
“Masih Februari, dana yang masuk baru DAU satu kali transfer untuk gaji pegawai dan lainnya. Otsus, DAK, dan DBH Provinsi juga belum ada yang masuk. Jadi saat ini baru pajak dan DAU saja,” ujar Dwi.
Dwi juga menyebutkan bahwa dana royalti sebesar Rp 51 miliar telah masuk pada 11 Februari 2026. Namun, menurutnya dana tersebut merupakan pembayaran yang tertunda dari tahun sebelumnya, bukan royalti reguler tahun berjalan.
Ia menambahkan, apabila pada APBD Perubahan terdapat tambahan pendapatan, maka target bisa saja kembali dinaikkan hingga menyentuh angka Rp6 triliun.
“Kalau di perubahan ada penambahan, bisa saja naik lagi. Apalagi perhitungan SILPA tahun lalu belum dimasukkan. Kalau SILPA Rp 800–900 miliar saja, itu sudah signifikan,” ungkap Dwi.
Ia menegaskan, ke depan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus ditingkatkan guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“PAD harus selalu dinaikkan supaya kapasitas fiskal kita semakin kuat,” pungkas Dwi. (Sitha)
