Timika (suaramimika.com) – Untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito melakukan kunjungan ke Kabupaten Mimika, Jumat (6/3/2026).
Kunjungan tersebut juga menjadi upaya BPJS Kesehatan menyerap aspirasi pemerintah daerah, guna memastikan layanan JKN di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, dapat berjalan optimal.
Pujo mengatakan, penguatan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program JKN.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah juga penting dalam menjaga kualitas dan pemerataan layanan kesehatan bagi peserta JKN.
“Kunjungan ini kami lakukan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan Program JKN di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, dapat semakin membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat tanpa harus khawatir biaya,” ujar Pujo.
Pada kunjungan tersebut, Pujo juga menyempatkan berkunjung ke RS TNI AD Tk. IV Oro Doro Enakoa Timika.
Ia menekankan bahwa penguatan layanan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan untuk memastikan mutu layanan di fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan terpenuhi, sarana dan prasarana layanan semakin memadai, serta kualitas pelayanan di FKTP dan rumah sakit terus meningkat.
Selain itu, Pujo juga menekankan bahwa pemerintah daerah juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kepesertaan aktif masyarakat dalam Program JKN.
Ia mengatakan, dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya pendataan dan reaktivasi kepesertaan JKN bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang sebelumnya dinonaktifkan agar masyarakat yang membutuhkan tetap dapat memperoleh perlindungan kesehatan.
“Kami berharap dukungan pemerintah daerah, termasuk melalui dinas kesehatan, dapat semakin memperkuat kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Dengan sinergi yang kuat, masyarakat di Mimika dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan setara melalui program JKN,” kata Pujo.
Sementara Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen memastikan masyarakatnya mendapatkan perlindungan kesehatan melalui Program JKN.
Komitmen tersebut juga tercermin dalam target pembangunan daerah, yang menempatkan kepesertaan aktif JKN sebagai salah satu indikator utama sektor kesehatan.
“Secara konsisten kami menargetkan 100 persen penduduk, menjadi peserta aktif JKN. Target ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama pembangunan bidang kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mimika juga menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk bagi peserta yang mengalami penonaktifan kepesertaan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan dukungan anggaran daerah, untuk mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah daerah telah menyusun strategi untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat. Selain itu, kami juga menyiapkan regulasi dan rencana aksi daerah sebagai pedoman pelaksanaan JKN agar masyarakat Mimika tetap terlindungi ke dalam Program JKN,” tegas Bupati. (Sitha)
