Timika (Suaramimika.com) – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong menegaskan pentingnya menyusun program pembangunan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketegasan tersebut disampaikan oleh Wabup saat menutup agenda Forum Perangkat Daerah Tahun 2026, pada Jumat (27/3/2026) di aula kantor Bappeda Mimika.
Wabup juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar tidak lagi mengandalkan pola lama dalam penyusunan program.
“Kita susun program harus memiliki kaitan langsung dengan Renstra, dan RPJMD serta berdampak nyata bagi masyarakat. Kita tidak ingin lagi melihat program yang hanya diambil dari tahun-tahun sebelumnya, atau istilah ‘copy paste’,” tegasnya.
Selanjutnya, sesuai dengan agenda forum perangkat daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan program kerja OPD agar terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Maka perubahan dinamika di lapangan menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan responsif dalam merancang program pembangunan.
Oleh karena itu, setiap OPD diminta mampu menghadirkan inovasi serta solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Wabup memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya integritas data, dalam proses perencanaan.
Ia menegaskan bahwa seluruh hasil kesepakatan dalam forum harus segera dimasukkan, ke dalam sistem perencanaan daerah secara akurat.
“Pastikan data hasil kesepakatan hari ini segera diinput ke dalam sistem perencanaan dan di-planning dengan tepat. Data yang tidak akurat akan berdampak pada kualitas program yang kita hasilkan,” jelasnya.
Ia menilai bahwa data yang valid dan terintegrasi menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Selain itu, Wabup juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan strategis daerah. Ia secara tegas meminta agar seluruh OPD menghilangkan ego sektoral dan mulai bekerja secara terkoordinasi.
“Masalah stunting, kemiskinan ekstrem, dan pendidikan bukan hanya tugas satu dinas. Ini tanggung jawab bersama. Ke depan tidak boleh lagi jalan masing-masing,” katanya.
Ia mencontohkan penanganan stunting yang saat ini melibatkan berbagai OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta instansi terkait lainnya. Menurutnya, ke depan harus ada sistem koordinasi satu pintu dengan pembagian peran yang jelas agar program berjalan efektif.
“Melalui koordinasi satu pintu, kita tinggal membagi peran masing-masing. Jangan lagi ada program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas,” tambahnya.
Wabup menegaskan bahwa program pemerintah, tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata.
Ia meminta agar setiap kegiatan benar-benar memiliki sasaran, yang jelas dan memberikan manfaat nyata.
“Kita tidak lagi menjalankan program hanya untuk menghabiskan anggaran. Sasaran kita harus jelas, hasilnya harus dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Kata Kemong, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Forum ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan program daerah, dengan program nasional. Wakil Bupati mengingatkan seluruh OPD agar turut mendukung kebijakan pemerintah pusat, termasuk implementasi program prioritas nasional.
Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain penanganan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan melalui program sekolah sepanjang hari, serta berbagai inisiatif strategis lainnya.
“Tugas ini ada di OPD. Silakan bangun kemitraan dengan berbagai pihak dan percepat pelaksanaannya. Jangan lambat, karena dampaknya akan kembali ke pemerintah daerah,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan dalam menjalankan program akan berdampak pada citra pemerintah di mata masyarakat.
Selanjutnya ia menegaskan bahwa dirinya bersama Bupati akan terus mendorong seluruh OPD untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan guna memastikan program berjalan dengan baik.
“Kami akan terus mendorong OPD turun ke kampung, ke gunung, ke pesisir, melihat langsung kondisi masyarakat. Program harus benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.
Ia juga memberikan pesan khusus kepada para pimpinan OPD dan kepala distrik yang baru untuk segera menunjukkan kinerja nyata dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan.
“Jangan hanya duduk dan menunggu. Mulai bekerja, tunjukkan kemampuan. Bupati sudah memilih saudara-saudari melalui proses yang matang,” ungkapnya.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Wabup mengingatkan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas. Setiap rupiah anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan efektif.
“Gunakan anggaran dengan prinsip efektivitas. Utamakan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” paparnya.
Ia berharap dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin, pembangunan di Kabupaten Mimika dapat berjalan lebih optimal dan memberikan hasil yang signifikan.
“Saya berharap agar seluruh hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 ini dapat menjadi landasan kuat dalam penyusunan program pembangunan tahun 2027,” pungkasnya. (Sitha)
