Timika (Suaramimika.com) – Forum Koordinasi Strategis percepatan pembangunan Papua Tahun 2026, yang mengambil tema “penguatan implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera” resmi ditutup oleh Ketua Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, Selasa (12/5/2026) di Ballroom Hotel Horison Diana Timika.
Meki Nawipa yang juga Gubernur Papua Tengah mengatakan, dari forum ini diperoleh sejumlah kesepakatan dan catatan penting yakni perlunya penguatan sinergi pusat dan daerah serta pelaksanaan tiga pilar utama yakni gubernur, DPRP dan MRP.
Para kepala daerah kata Meki, juga harus berkomitmen bersama untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan pengelolaan Otonomi Khusus (Otsus).
Juga perlu diperhatikan pentingnya pelaksanaan sensus Orang Asli Papua (OAP) sebagai basis data perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran.
“Sebenarnya itu sudah banyak data tapi itu belum tau benar atau tidak. Contohnya di kampung saya itu jenjang PAUD data siswanya bisa naik sebulan sampai 1000 anak. Maka, bupati dan kita semua mari gotong royong bersama pertama kita punya data kalau tidak punya data kita selesai,” jelas Meki.
Ia berharap kepada semua kepala daerah untuk terus bergotong royong, dan finalkan data untuk kemajuan pembangunan di Papua.
Setelah di Kabupaten Mimika, rapat koordinasi teknis kepala daerah tahun depan bisa dilaksanakan di Papua lain seperti di Sorong, Wamena dan Merauke.
“Kita harap tahun depan, setelah kita punya data ini kita finalkan, tahun depan kita buat di Sorong setelah itu pindah ke Wamena atau Merauke sehingga provinsi baru kita ramaikan” ungkapnya.
Selanjutnya, Meki mengungkapkan jika dari forum ini ada harapan untuk revisi PP Nomor 54 dan rencana tidak lanjut revisi PMK 33 tahun 2024 dan penguatan dana Otsus.
PMK 33 kata Meki, diharapkan bisa direvisi sesuai kebutuhan daerah untuk bangun dengan leluasa.
“Ke depan kita budaya taat untuk kepentingan OAP. Saya Gubernur Papua Tengah bukan berarti bicara saja soal masyarakat Papua Tengah tapi berbicara soal Otsus juga bicara Papua lain. Satu hati satu tujuan satu pikiran bahwa besok lebih baik dari pada hari ini,” kata Meki.
Seluruh hasil dan rekomendasi dari pertemuan ini tambahnya tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen saja tapi harus dikerjakan. Hal ini perlu adanya pengawalan dari BP3OKP untuk mewujudkan pembangunan Papua dengan tiga pilar utama yakni Papua cerdas, sehat dan produktif.
“Papua tidak butuh orang yang pintar tapi saya yakin kalau kita kerja sama, jujur, integritas, punya moral, tanggung jawab itu sudah cukup untuk bangun negeri ini,” ungkapnya.
Meki menambahkan, untuk mewujudkan Papua yang cerdas, sehat dan produktif diperlukan penguatan tata kelola sinergi pembangunan dan tata kelola harus berfokus pada setiap kebijakan yang dijalankan.
Papua tambahnya membutuhkan kolaborasi bukan berjalan sendiri karena forum ini menjadi penting untuk menyatukan langkah dan koordinasi bahwa seluruh kebijakan pembangunan benar menyentuh.
“Kita ingin dana Otsus dirasakan benar manfaatnya bagi masyarakat Papua melalui program kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (Sitha)
