Timika (Suaramimika.com) — Pemerintah Kabupaten Mimika sudah memiliki
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berlokasi di Kelurahan Kamoro Jaya (SP 1) Distrik Wania, Provinsi Papua Tengah.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan kehadiran PHI di Timika sangat dibutuhkan mengingat tingginya jumlah karyawan PT Freeport Indonesia di wilayah tersebut serta banyaknya persoalan hubungan industrial maupun proses privatisasi yang kerap dihadapi para pekerja.
Menurutnya, selama ini penyelesaian sengketa hubungan industrial bagi pekerja di Mimika harus dilakukan di Jayapura. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pekerja karena membutuhkan waktu dan biaya tambahan.
Selama ini para pekerja maupun pihak perusahaan yang ingin mengurus masalah ketenagakerjaan atau pengadaan harus mendatangi Jayapura sebagai satu-satunya lokasi pelayanan.
“Ini kita bangun di Timika. Kenapa kita bangun di Timika? Karena karyawan PT Freeport ini cukup banyak di sini, karyawan-karyawan yang mengalami masalah terutama dengan perusahaan PT Freeport kan dan privatisasinya kan banyak sekali di sini. Dan kita selalu kan kalau mau kerja, mau pengadaan hanya satu-satunya di Jayapura,” ujar Bupati Rettob, Kamis (3/9/2026).
Sebelumnya, pembangunan PHI tersebut dipastikan telah melalui proses panjang, mulai dari penyusunan aturan hingga mendapatkan persetujuan resmi. Seluruh tahapan regulasi dan administrasi diklaim telah rampung.
“Kita bangun di sini dan sudah disetujui. Saya sudah disetujui, kita sudah proses semua aturan dan ini cukup panjang, dan ini sudah selesai,” tambahnya.
Keberadaan PHI yang direncanakan bakal dilaunching pada momen Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Mimika pada Oktober mendatang ini akan menjawab adanya penyelesaian persoalan hubungan industrial di Mimika.
“Jadi nanti bulan Oktober pas hari ulang tahun ini kan saya launching,” pungkasnya. (Sitha)
