Timika (Suaramimika.com) — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika bergerak cepat menindaklanjuti sejumlah temuan dari Komisi IV DPRK Mimika terkait pembangunan Kantor Polsek Agimuga. Seluruh kekurangan pekerjaan yang sempat disorot dewan kini dipastikan telah diperbaiki oleh pihak penyedia jasa.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRK Mimika.
“Begitu menerima laporan hasil kunjungan lapangan dewan, saya langsung instruksikan PPK dan PPTK untuk turun tangan. Mereka berkoordinasi dengan kontraktor serta konsultan pengawas untuk segera melakukan pembenahan,” ujar Yoga, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, dalam inspeksi lapangan pada 21 Oktober 2026, Komisi IV DPRK Mimika menemukan beberapa indikasi ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek senilai lebih dari Rp3 miliar tersebut.
Temuan itu mencakup dugaan kurangnya volume galian tanah, pengurangan pasangan batu kali, penerapan metode pondasi gantung, hingga pekerjaan penimbunan pasir dan batu (sirtu) yang tak sesuai standar perencanaan.
Yoga mengakui, ketidaksesuaian material penimbunan sempat terjadi akibat celah pengawasan di lapangan. Saat pengerjaan berlangsung, konsultan pengawas tengah berada di Timika untuk mengurus berkas administrasi pencairan anggaran.
Namun, kendala tersebut langsung direspons cepat. Menurut Yoga, penyedia jasa yakni CV Aurel Intan Permata telah merampungkan perbaikan sehari setelah sidak Komisi IV digelar.
“Dalam RDP tadi sudah kami paparkan seluruh bukti perbaikannya. Kontraktor yang didampingi konsultan pengawas telah mengoreksi pekerjaan dan mengembalikannya sesuai dengan gambar teknis dan perencanaan awal,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kadis PUPR menyampaikan terima kasih atas fungsi pengawasan yang dijalankan lembaga legislatif. Ia menilai, kontrol sosial dari DPRK maupun warga sangat krusial mengingat geografis wilayah Mimika yang begitu luas.
“Mimika ini sangat luas dan proyek infrastruktur kita tersebar di banyak titik. Tidak mungkin Dinas PUPR mengawasi setiap detik di semua lokasi. Karena itu, masukan dan kritik konstruktif seperti dari Komisi IV ini sangat kami butuhkan agar pembangunan terus membaik,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, mengingatkan seluruh kontraktor pelaksana di Mimika agar konsisten mematuhi kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan gambar teknis.
Komisi IV menegaskan tidak boleh ada pengurangan volume pengerjaan dalam proyek penyerapan dana APBD.
Meski pembenahan telah diselesaikan, dewan menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan hingga proyek bernilai Rp3 miliar lebih bersumber dari APBD 2026 itu tuntas 100 persen dan memenuhi kualitas standar fisik bangunan. (Sitha)
