Timika (Suaramimika.com) — Pemerintah Kabupaten Mimika tengah menghadapi tekanan ganda dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Di tengah ketidakpastian transfer dana dari pemerintah pusat dan belum terbitnya regulasi terbaru dari Kementerian Keuangan, Bupati Mimika Johannes Rettob justru dihadapkan pada masalah internal yakni rendahnya tingkat kepatuhan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Johannes dengan tegas memperingatkan belasan OPD yang masih menunda penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Dari total 77 instansi termasuk pemerintah distrik, sebagian besar masih lambat memberikan respons. Padahal, waktu yang tersisa sangat tipis. Sesuai jadwal, batas akhir sidang paripurna penetapan APBD TA 2027 jatuh pada 30 November 2026.
Keterlambatan penyerahan dokumen ini dinilai mengancam stabilitas jadwal sidang dan berisiko menjatuhkan sanksi administratif bagi daerah.
“Segera hari ini masukkan sebagai catatan, karena kita harus segera masukkan ke DPR supaya segera dibahas dan disidangkan. Kalau kita terlambat dari 30 November, maka kita akan kena sanksi,” tegas Bupati, Senin (9/11/2026).
Sebagai langkah tegas, Bupati memerintahkan Kepala Bappeda Mimika untuk segera mengumumkan dan mempublikasikan daftar nama OPD yang belum melengkapi data ke dalam grup koordinasi pimpinan agar segera ditindaklanjuti. Langkah terbuka ini diharapkan mampu memicu efek jera dan mempercepat koordinasi lintas instansi.
Selain menyoroti kedisiplinan birokrasi, Bupati Johannes juga membeberkan kabar kurang mengenakkan terkait postur fiskal Mimika tahun depan. Ia memastikan bahwa APBD Mimika 2027 akan mengalami penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya (di mana APBD Mimika 2026 tercatat berada di angka Rp5,6 triliun).
Namun, ia menggarisbawahi bahwa penyusutan ini murni merupakan imbas dari penyesuaian kebijakan nasional, bukan karena salah kelola atau kemauan sepihak pemerintah daerah.
“Kita akan susun APBD kita secara riil. Jadi, APBD kita ini akan turun drastis. Ibu-bapak sekalian, akan turun drastis bukan karena kemauan kita, tapi ini kebijakan nasional,” ungkapnya.
Situasi ini semakin pelik mengingat hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menetapkan kepastian transfer dana secara nasional, ditambah belum diperbaruinya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengelolaan keuangan daerah.
Kendati berada dalam labirin ketidakpastian regulasi pusat, Bupati meminta jajarannya agar tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk menunda pekerjaan.
Ia menginstruksikan agar para pimpinan OPD tetap menyusun anggaran berdasarkan pagu sementara yang ada, meskipun nantinya berpotensi menimbulkan berbagai protes atau keberatan dari internal instansi akibat pemangkasan anggaran.
“Rencanakan sesuai dengan yang ada, pasti banyak yang protes. Oh, kami dapat cuma sekian, kami dapat sekian. Tidak apa-apa. Buat dulu, mudah-mudahan ke depan ini kita dapat penambahan angka,” ujarnya.
Pemerintah daerah tetap diwajibkan untuk menjalankan aturan yang ada secara disiplin tanpa melakukan penundaan lebih lanjut demi menghindari sanksi dan menjaga kelancaran roda pemerintahan.
“Sehingga memang secara nasional kita ini bingung juga, tapi kita harus melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi jangan lagi tunda-tunda, apa yang ada, buat saja dulu, nanti baru kita sesuaikan,” pungkasnya. (Sitha)
