Timika (Suaramimika.com) — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mematangkan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Tahun 2025–2029.
Upaya ini ditegaskan lewat pelaksanaan Konsultasi Publik II yang digelar di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Timika, pada 9 hingga 11 November 2026.
Kepala Bapperida Papua Tengah melalui Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Kent Sroyer, menyampaikan bahwa penyusunan RAD TPB/SDGs merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan.
Menurut Kent, dokumen ini tidak sekadar menjadi berkas perencanaan formal, melainkan rujukan bersama dalam memetakan program, target, indikator, serta pembagian peran dari seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Sebelumnya, proses penyusunan RAD telah melewati Konsultasi Publik I di Nabire dengan pendampingan langsung dari Sekretariat Nasional SDGs (SEKNAS SDGs) serta tim tenaga ahli Universitas Gadjah Mada (UGM).
Salah satu pencapaian yang sudah berjalan adalah pengisian Matriks 2B oleh perangkat daerah untuk memetakan kontribusi tiap OPD terhadap target TPB/SDGs.
Meski demikian, pihak Bapperida mengakui masih menghadapi tantangan di lapangan, terutama terkait pengisian data RENAKSI TPB/SDGs dari aktor non-pemerintah yang belum optimal. Padahal, pencapaian target SDGs di tanah Papua membutuhkan topangan nyata dari dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, lembaga filantropi, media massa, hingga berbagai mitra pembangunan lainnya.
“Untuk mempercepat penyempurnaan dokumen, Bapperida akan memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, menunjuk focal point di setiap lembaga, melaksanakan asistensi pengisian data, serta melakukan verifikasi dan penyelarasan seluruh informasi yang masuk dengan target TPB/SDGs dan dokumen perencanaan daerah,” jelas Kent Sroyer, Senin (9/11/2026).
Pelaksanaan Konsultasi Publik II ini sekaligus menjadi momentum krusial untuk mempererat sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan delapan kabupaten di bawahnya dalam menyelaraskan arah agenda pembangunan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, akademisi dari Universitas Papua (Unipa), Agus Sumule, mengapresiasi tinggi komitmen Pemprov Papua Tengah dalam mengawal implementasi SDGs. Ia menilai langkah ini sebagai terobosan strategis untuk mendorong tata kelola pembangunan yang transparan, berbasis data, serta berbasis pada konteks kebutuhan lokal masyarakat Papua.
Agus menegaskan bahwa target besar keberhasilan SDGs tidak bisa dipikul oleh pemerintah daerah semata, melainkan butuh komitmen dan pergerakan bersama dengan sektor swasta serta elemen masyarakat lainnya.
Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor ini, Papua Tengah optimistis penyusunan RAD TPB/SDGs 2025–2029 dapat menjadi kompas pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat luas. (Sitha)
