Timika (Suaramimika.com) — Pemerintah Kabupaten Mimika terus memacu percepatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan peringatan terkait tenggat waktu penetapan APBD yang wajib diselesaikan sebelum akhir bulan ini.
Sesuai dengan ketentuan regulasi, paripurna penetapan APBD 2027 ditargetkan harus rampung paling lambat pada 30 November.
Langkah cepat ini diambil guna menghindari sanksi administratif maupun fiskal dari pemerintah pusat akibat keterlambatan penetapan anggaran.
Bupati mengungkapkan, dari total 77 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan distrik di lingkungan Pemkab Mimika, sebanyak 66 OPD telah menyerahkan format Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
Namun, masih ada 11 OPD yang belum mengembalikan dokumen tersebut.
Bupati Johannes Rettob memberikan instruksi tegas agar 11 OPD yang menunggak segera menyerahkan dokumen KUA hari ini juga.
“Segera masukkan hari ini agar dokumen bisa langsung kita serahkan dan dibahas bersama DPRD Kabupaten Mimika. Kalau kita terlambat dari tanggal 30 November, daerah yang akan kena sanksi,” tegas Bupati, Senin (9/11/2026).
Menyinggung soal besaran anggaran, Bupati menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Mimika diproyeksikan bakal mengalami penurunan secara signifikan.
Ia menegaskan, penurunan plafon anggaran ini murni disebabkan oleh penyesuaian kebijakan fiskal secara nasional serta belum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pengalokasian keuangan daerah.
Meski demikian, pimpinan OPD diminta untuk tidak berkecil hati apalagi menunda penyusunan anggaran program kerja.
Seluruh OPD diminta menyusun program kerja sesuai pagu sementara yang telah dibagikan tanpa menunda-nunda waktu.
Penyesuaian anggaran akan dilakukan secara berkala seiring terbitnya petunjuk teknis resmi dari Kementerian Keuangan.
“Kita buat dulu sesuai yang ada, nanti sambil berjalan kita sesuaikan jika ada penambahan atau kebijakan baru dari pusat,” pungkas Rettob. (Sitha)
