Timika (Suaramimika.com) – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) memfasilitasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 589 unit rumah untuk masyarakat pada tahun anggaran 2026.
Kepala DPKPP Kabupaten Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, S.Hut., M.Si., menegaskan bahwa program BSPS tahun ini berfokus pada perbaikan atau bedah rumah, bukan pembangunan unit baru.
Selain itu, seluruh proses verifikasi dan pengerjaan fisik sepenuhnya menjadi wewenang Balai Penyediaan Perumahan, sedangkan dinas teknis daerah bertindak sebagai fasilitator.
“Tahun 2026 ini kita memfasilitasi 589 unit rumah program BSPS. Ini sifatnya bedah rumah, bukan bangun baru. Verifikasi hingga pembangunannya ditangani langsung oleh pihak Balai,” ujar Abriyanti, di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, setiap unit rumah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp40 juta. Dari jumlah tersebut, Rp35 juta dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan dan Rp5 juta sisanya untuk upah tukang.
Mekanisme pencairan dana dilakukan secara transparan melalui perbankan. Calon Penerima Bantuan (CPB) akan dibantu oleh fasilitator lapangan untuk membuka rekening pribadi.
“Sistemnya bukan kontrak dengan pihak ketiga. Uang Rp40 juta masuk ke rekening penerima bantuan. Nanti pendamping membantu menghitung tingkat kerusakan dan kebutuhan material, lalu bank yang mentransfer langsung ke toko bangunan yang ditunjuk,” jelasnya.
Abriyanti membeberkan bahwa BSPS ini menggunakan sistem tahun jamak (multi-years) yang pengerjaannya dilakukan secara bertahap. Rumah yang telah lolos verifikasi, meski baru satu unit, akan langsung dikerjakan tanpa harus menunggu seluruh kuota diverifikasi.
Abriyanti mengungkapkan ada kendala yang terungkap saat rapat koordinasi virtual bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 23 Oktober lalu untuk pelaksanaan program BSPS ini.
“Kesulitan utama para fasilitator adalah menemukan tukang yang mau mengerjakan proyek rehab. Mayoritas tukang lebih memilih membangun rumah baru dibanding melakukan pekerjaan perbaikan yang dinilai lebih rumit karena harus membongkar dan memasang kembali,” ungkap Abriyanti.
Menanggapi kendala tersebut, DPKPP Kabupaten Mimika siap memfasilitasi serta berkoordinasi dengan para kontraktor lokal untuk membantu menyediakan tenaga kerja agar pengerjaan 589 unit rumah tersebut dapat segera dirampungkan.
Mengenai titik lokasi dan data pasti penerima bantuan yang telah diverifikasi, Abriyanti mengaku masih menunggu laporan resmi dari Balai Penyediaan Perumahan yang melakukan verifikasi langsung di lapangan.
“Sejak koordinasi akhir Oktober lalu, pihak Balai mulai mengikutsertakan kami. Namun untuk detail lokasi penyebaran penerima bantuan, kami masih menunggu laporan resmi dari tim verifikasi Balai,” pungkasnya. (Sitha)
