Timika (Suaramimika.com) — Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP) merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang sah dan tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Mimika, Muhammad Jambia Wawan Sao, menjelaskan bahwa Perda ini merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang telah melalui seluruh tahapan pembentukan produk hukum, mulai dari proses pembahasan, harmonisasi, hingga penetapan, serta telah disosialisasikan secara berulang kepada masyarakat.
“Perda ini adalah bentuk afirmasi terhadap UMKM Orang Asli Papua. Bentuk afirmasinya seperti apa? Di antaranya bantuan terhadap UMKM hanya diberikan kepada pengusaha asli Papua saja, sedangkan non-Papua tidak bisa mendapatkannya,” ujar Jambia, Selasa (10/11/2026).
Meski demikian, pihak Setda Mimika menanggapi aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan agar komoditas tertentu seperti pinang, umbi-umbian, noken, dan produk lokal lainnya hanya boleh dijual khusus oleh OAP.
Menurutnya, regulasi daerah tidak boleh bersifat diskriminatif karena berkaitan dengan hak asasi manusia setiap warga negara untuk berusaha dan menghidupi dirinya sendiri.
“Perda ini kan tidak bisa bersifat diskriminatif, tidak boleh. Karena itu kan berkaitan juga dengan hak asasi manusia… setiap orang berhak untuk berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri,” tambahnya.
Sebagai solusi teknis di lapangan, pemerintah daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Koperasi dan Dinas Perindag, akan merumuskan aturan lanjutan melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Aturan turunan ini nantinya akan mengatur lebih rinci mengenai fasilitas khusus, lokasi, serta bentuk pemberdayaan terpusat bagi para pedagang dan mama-mama Papua.
Beberapa bentuk nyata pelaksanaan afirmasi tersebut di antaranya adalah penyediaan fasilitas lapak atau tempat jualan khusus seperti bangunan/museum yang disiapkan oleh Disperindag serta program bantuan modal dan pemberdayaan produk lokal yang diprioritaskan sepenuhnya bagi masyarakat OAP.
Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2024 ini tetap diberlakukan dan diimplementasikan oleh OPD terkait dengan mengedepankan prinsip keadilan, perlindungan sosial, serta kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Sitha)
