Mimika

Kunjungan Kerja ke RSUD Mimika, DPR Papua Tengah Bahas Defisit Anggaran dan Peningkatan Layanan Kesehatan

×

Kunjungan Kerja ke RSUD Mimika, DPR Papua Tengah Bahas Defisit Anggaran dan Peningkatan Layanan Kesehatan

Sebarkan artikel ini
Foto bersama Anggota DPR Papua Tengah, Ardi bersama Direktur RSUD Kabupaten Mimika, dr. Faustina Helena Burdam dan jajaran usai kunjungan kerja di RSUD, Senin (16/11/2026).

Timika (Suaramimika.com) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, Ardi, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika, mulai dari masalah defisit anggaran hingga lamanya waktu tunggu pelayanan bagi pasien.

Hal tersebut diungkapkan Ardi usai mendengarkan pemaparan dari pihak RSUD Mimika mengenai pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Ads

Berdasarkan laporan yang diterima, RSUD Mimika mengalami kekurangan atau utang berkisar antara Rp4 hingga Rp5 miliar.

Padahal, pihak kabupaten maupun Provinsi Papua Tengah telah memberikan dukungan anggaran hingga mendekati Rp20 miliar.

“Namun ternyata setelah presentasi, salah satu faktor kurangnya adalah karena banyaknya Orang Asli Papua (OAP) dari luar Provinsi Papua Tengah yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, ini yang kita dorong bagaimana sistem penagihan ke depannya,” ujar Ardi, Senin (16/11/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ardi mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Dinas Kesehatan se-Papua Raya akan menggelar rapat koordinasi pada 9 hingga 11 Desember mendatang guna membahas solusi dan sistem penagihan yang lebih efektif.

Selain masalah keuangan, DPR Papua Tengah juga mengevaluasi panjangnya antrean pelayanan di RSUD Mimika. Menurut Ardi, standar pelayanan maksimal bagi pasien seharusnya berkisar antara satu hingga dua jam, namun temuan di lapangan menunjukkan waktu tunggu bisa mencapai lebih dari enam jam.

“Ini ternyata jumlah pasien sudah luar biasa banyak dibandingkan tenaga kesehatan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, kita dorong terus supaya tenaga kesehatan itu bisa bertambah,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ardi juga menyoroti kondisi RSUD Mimika yang telah berdiri selama 18 tahun namun belum memiliki fasilitas rumah ibadah yang representatif.

Menurutnya, aspek spiritual sangat penting dalam mendukung proses penyembuhan pasien, selain penanganan medis secara profesional.

Ia berharap pembangunan sarana ibadah, seperti musala atau masjid, dapat segera direalisasikan pada tahun depan guna mempermudah pelayanan masyarakat, termasuk dalam proses pengurusan jenazah.

“Kami sangat mengapresiasi RSUD Mimika yang luar biasa dengan keterbatasan yang ada tetap berupaya semaksimal mungkin, bahkan rela berutang demi mengutamakan kesehatan masyarakat,” pungkas Ardi.

Sementara itu, Direktur RSUD Kabupaten Mimika, dr. Faustina Helena Burdam, M.P.H., menyambut kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah untuk mengevaluasi pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) serta layanan kesehatan di rumah sakit tersebut.

Dalam kesempatan ini, dr. Faustina melaporkan penggunaan dana Otsus dan layanan kesehatan. Meskipun telah mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten maupun Provinsi Papua Tengah yang mendekati angka Rp20 miliar, RSUD Mimika masih mengalami kekurangan atau utang berkisar antara Rp4 hingga Rp5 miliar.

Defisit kata dr. Faustina, terjadi karena tingginya jumlah Orang Asli Papua (OAP) dari luar Provinsi Papua Tengah yang datang berobat dan memanfaatkan fasilitas RSUD Mimika.

DPR Papua Tengah bersama Dinas Kesehatan se-Papua Raya dijadwalkan akan menggelar rapat koordinasi pada 9–11 Desember mendatang untuk merumuskan sistem penagihan yang lebih efektif bagi pasien luar wilayah.

DPR Papua Tengah sebutnya juga menyoroti lamanya waktu tunggu pasien di RSUD Mimika yang bisa memakan waktu lebih dari 6 jam, jauh dari standar ideal pelayanan sekitar 1 hingga 2 jam.

Mengenai persoalan ini, rumah sakit sebenarnya telah menyediakan aplikasi pendaftaran digital bernama SIPOLI yang dapat diunduh melalui Play Store untuk mempermudah antrean. Namun, sebagian besar masyarakat masih memilih datang langsung dan menunggu di lokasi.

Layanan poli lanjutnya, terkadang harus menunggu karena dokter spesialis harus melakukan visit pasien terlebih dahulu di pagi hari, atau harus menangani tindakan operasi mendadak.

Oleh karena itu, pihak RSUD Mimika sangat mengharapkan adanya penambahan tenaga dokter spesialis dan tenaga kesehatan (nakes) guna mengimbangi lonjakan jumlah pasien.

Terakhir, menanggapi usia RSUD Mimika yang telah mencapai 18 tahun namun belum memiliki rumah ibadah yang representatif, pihak manajemen bersama DPRD meninjau langsung lokasi lahan pembangunan.

dr. Faustina menjelaskan bahwa pihak rumah sakit telah menyiapkan ruangan khusus serta merencanakan area terpadu untuk rumah duka demi mengakomodasi kebutuhan pelayanan kerohanian bagi seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang keyakinan di Mimika sebagai kota toleran.

Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat segera direalisasikan pada tahun depan untuk mendukung proses pemulihan pasien secara spiritual maupun penanganan jenazah. (Sitha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *