Timika (Suaramimika.com) — Upaya merawat kerukunan dan mencegah potensi konflik sosial harus dimulai dari deteksi dini terhadap setiap gesekan sekecil apa pun, tanpa perlu menunggu munculnya masalah besar.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Sesi VI Paralel Tematik Panel D bertajuk “Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Kota Toleran” pada ajang Konferensi Kota Toleran (KKT) Ke-II di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (16/11/2026).
Dalam forum diskusi yang menampilkan jajaran perwakilan kepala daerah di antaranya Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, S.E., M.B.A., Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., serta perwakilan Bupati Sambas (H. Satono, S.Sos.I.) dan Wali Kota Bogor (Dr. H. Dedie A. Rachim) dengan narasumber Burhan Sataji ini menekankan pentingnya langkah preventif dan duduk bersama untuk menjaga kondusivitas wilayah.
“Saya kira kita tidak perlu menunggu masalah besar baru kita duduk bersama, tapi kita justru harus duduk bersama untuk mencegah masalah menjadi besar. Jadi kita harus bisa mendeteksi setiap potensi gesekan atau intoleransi sekecil apa pun,” ujarnya.
Menanggapi dinamika regulasi dan aturan administratif, ia menegaskan bahwa aparatur pemerintah dan birokrat tetap wajib mengikuti alur serta aturan main yang berlaku.
Namun, melihat kondisi riil di tengah masyarakat dan menjaga stabilitas wilayah jauh lebih utama agar tidak terjadi gejolak maupun protes yang berlebihan.
Selain kepatuhan regulasi, penguatan toleransi juga membutuhkan sinergi nyata antara komitmen, elaborasi, dan kerja sama dari berbagai elemen.
“Bagaimana pemerintah menghadirkan sebuah regulasi yang adil dan inklusif, bagaimana pemerintah menyediakan anggaran yang memadai dan representatif untuk memajukan toleransi di daerahnya, bagaimana tokoh-tokoh agama memberikan imbauan atau ajakan untuk berdamai antarumat beragama maupun internal agamanya sendiri, serta bagaimana kita melibatkan generasi muda untuk terus menjaga persatuan,” jelasnya.
Tak kalah penting, ia juga menyoroti peran strategis insan pers dalam menyebarluaskan semangat keberagaman. Menurutnya, media merupakan mitra vital yang tidak boleh ditinggalkan oleh pemerintah daerah.
“Dan yang paling penting juga kita harus menggandeng media. Saya kira tidak boleh kita tinggalkan teman-teman pers, itu menjadi bagian penting dari tersampaikannya informasi-informasi yang terkait dengan pemajuan toleransi kepada masyarakat luas,” pungkasnya. (Sitha)















