Mimika

Merawat Kerukunan di Tengah Tantangan Zaman: Belajar dari Banjarmasin dan Ambon di Konferensi Kota Toleran Mimika

×

Merawat Kerukunan di Tengah Tantangan Zaman: Belajar dari Banjarmasin dan Ambon di Konferensi Kota Toleran Mimika

Sebarkan artikel ini
Suasana diskusi KKT ke-II pada hari ke tiga di Ballroom Hotel Horison Diana, Senin (16/11/2026).

Timika (Suaramimika.com) — Ajang Konferensi Kota Toleran (KKT) Ke-II di Kabupaten Mimika menjadi wadah strategis bagi berbagai daerah di Indonesia untuk berbagi resep sukses dalam merawat kebhinekaan.

Di tengah kompleksitas sosial yang kian dinamis, penguatan regulasi daerah hingga inovasi berbasis komunitas terbukti menjadi kunci utama menjaga harmoni.

Ads

Hal tersebut terungkap dalam sesi III paralel tematik berjudul “Empat Jalur Membangun Toleransi” yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana, Senin (16/11/2026).

Forum yang dipandu oleh Ikhsan Yosarie dari Setara Institute ini menghadirkan perwakilan dari Kota Banjarmasin, Kota Ambon, Kementerian Agama, dan Setara Institute untuk membedah tantangan nyata toleransi di tanah air.

Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, membagikan langkah konkret kotanya dalam menghadirkan payung hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Menurut Yamin, aturan ini memastikan bahwa toleransi tidak berhenti pada narasi retorika belaka, melainkan terpatri dalam program pembangunan yang inklusif, mulai dari pendidikan hingga pelibatan generasi muda.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Ambon, Oldrin Parinusa, memaparkan kisah inspiratif keberhasilan Ambon bangkit dari masa lalu.

Berkat komitmen kuat yang mengusung semangat “Ambon untuk Semua” serta inovasi lokal bernama AKSA Harmoni, Ambon sukses kembali ke jajaran 10 besar Kota Toleran pada 2025 dengan catatan nihil peristiwa intoleransi sepanjang tahun tersebut.

Dari sudut pandang regulasi pusat, Hery Santoso selaku Kepala Bidang Bina Lembaga Kementerian Agama menyoroti bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) secara nasional mengalami peningkatan menjadi 77,89 pada 2025.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar persoalan administrasi atau izin pendirian rumah ibadah yang masih merujuk pada PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tidak dijadikan celah oleh kelompok tertentu untuk melakukan intimidasi atau tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Peneliti Setara Institute, Harkirtan Kaur, mengingatkan bahwa penurunan angka pelanggaran kebebasan beragama (dari 260 peristiwa pada 2024 menjadi 221 peristiwa pada 2025) tidak boleh membuat pemerintah lengah.

Harkirtan menekankan pentingnya kehadiran negara secara nyata melalui tiga pilar kepemimpinan yakni politik, birokrasi, dan masyarakat.

Konferensi di Timika ini pada akhirnya menegaskan bahwa toleransi sejati bukan sekadar ketiadaan konflik di permukaan, melainkan terciptanya keadilan sosial, kesetaraan hak, serta ruang interaksi yang aman bagi seluruh warga tanpa terkecuali. (Sitha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *