Mimika

Penutupan KKT ke-II, Kemenag Tegaskan Mimika Jadi Pusat Belajar Toleransi Nasional, Papua Adalah Wajah Keaslian Indonesia

×

Penutupan KKT ke-II, Kemenag Tegaskan Mimika Jadi Pusat Belajar Toleransi Nasional, Papua Adalah Wajah Keaslian Indonesia

Sebarkan artikel ini
Pukul tifa bersama sebagai tanda ditutupnya Konferensi Kota Toleran (KKT) ke-II di Kabupaten Mimika yang berlangsung di Mimika Sport Complex (MSC), Senin (16/11/2026).

Timika (Suaramimika.com) — Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan pentingnya peran wilayah timur Indonesia, khususnya Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai pusat pengetahuan, pengalaman sosial, dan kearifan lokal dalam merawat kerukunan umat beragama.

Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Agama Bidang Pendidikan, Ormas, dan Moderasi Beragama, Dr. M. Farid F. Saenong, dalam arahannya pada penitipan Konferensi Kota Toleran (KKT) Ke-II di Mimika Sport Complex (MSC), Senin (16/11/2026).

Ads

Acara yang turut dihadiri oleh Staf Ahli III Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Provinsi Papua Tengah, Marthen Ukago, Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, para kepala daerah dan perwakilannya, Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Emanuel Kemong ini menyoroti pentingnya langkah kolektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang majemuk.

Dr. Farid menyampaikan bahwa pemilihan Mimika sebagai lokasi penyelenggaraan memiliki makna strategis. Selama ini, diskursus mengenai toleransi seringkali terpusat di kota-kota besar wilayah barat Indonesia. Namun, lewat kegiatan di Mimika, Indonesia belajar bahwa wilayah timur bukan sekadar objek pembangunan, melainkan sumber narasi kebangsaan yang otentik.

“Mimika meyakinkan kepada kita bahwa toleransi bukan sekadar teori yang dibicarakan di ruang-ruang seminar, melainkan ruang belajar bagi Indonesia di mana beragam agama, suku, budaya, dan bahasa saling berjumpa,” ujar Dr. Farid

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa toleransi harus dipahami secara substansial—bukan sekadar membiarkan pihak lain berbeda, melainkan memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama, dapat beribadah dengan aman, serta kelompok rentan seperti perempuan, kaum muda, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat mendapatkan ruang setara dalam pembangunan.

Perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda yang tumbuh di era digital. Menurutnya, ruang digital menyimpan potensi ganda, bisa menjadi sarana ilmu dan cinta, tetapi juga rentan terhadap propaganda dan kebencian jika tidak diimbangi dengan literasi dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Menutup rangkaian pesannya, Dr. Farid mengingatkan agar deklarasi dan rekomendasi dari Mimika tidak berhenti sebagai dokumen administratif belaka, melainkan menjadi komitmen kerja bersama.

“Dari kawasan timur Indonesia ini, marilah kita sampaikan pesan kepada seluruh negeri bahwa Papua bukan hanya berbicara tentang jarak geografis, melainkan tentang keaslian Indonesia yang dibangun atas dasar pilihan untuk hidup bersama dalam kebinekaan,” jelasnya.

Sementara itu, Marthen Ukago, menyambut baik momentum penting ini. Kehadiran para pemangku kepentingan di tanah Papua diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan rekomendasi konferensi dapat diwujudkan menjadi aksi nyata di tengah masyarakat. (Sitha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *